<![CDATA[ABSTRAK Dalam mewujudkan tujuan nasional melalui tertib administrasi, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan program Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik yang masa berlakunya adalah seumur hidup. Dan dampak yang ditimbulkan adalah adanya masalah terkait perubahan data seperti mengubah status perkawinan dari belum kawin menjadi kawin. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memahami pengaturan terkait perubahan data didalam e-KTP. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan pemilik e-KTP maka sangat penting melakukan perubahan data status perkawinan didalam e-KTP dan perubahan tersebut dapat dilakukan dengan melaporkannya ke instansi pelaksana. Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Perubahan Data, E-KTP.]]>
Copyrights © 2018
