<![CDATA[Salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam kaitannya dengan kebijakan tata kelola hutan di Indonesia adalah SK Menteri Kehutanan No.175 Tahun 2003. Namun, kebijakan tersebut tidak memperhatikan klaim dan persetujuan masyarakat yang sudah sejak lama tinggal dan bermukim di dalam/dekat dan disekitar kawasan hutan sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Penelitian ini menggunakan indikator kinerja implementasi dari Bappenas (2007) dan metode penelitian deskriptif analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan perluasan tersebut cukup kompleks karena menimbulkan kerugian bagi pengelolaan maupun bagi masyarakat. Kerugian bagi pengelola terkait konflik dengan masyarakat lokal menyebabkan tidak semua program taman nasional dapat dijalankan, sedangkan masyarakat lokal mengalami kerugian yang nyata karena kehilangan hak akses untuk menggarap lahan pertanian yang masuk ke dalam kawasan hutan. Namun demikian, kebijakan perluasan taman nasional tersebut memberi manfaat bagi pengelolaan dan masyarakat disekitar kawasan.Manfaat bagi pengelola adalah semakin luasnya kawasan taman nasional sedangkan bagi masyarakat kaitannya dengan banyaknya program baru yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai pengganti nafkah baru.]]>
Copyrights © 2019
