Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.036
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora JURNAL GOVERNANSI Karimah Tauhid
Denny Hernawan
Universitas Djuanda
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
KINERJA IMPLEMENTASI TATA KELOLA HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK Rita Rahmawati; Denny Hernawan; Dudung Darusman; Djoyo Sektiono
Sosiohumaniora Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7695.465 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.7328

Abstract

Salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam kaitannya dengan kebijakan tata kelola hutan di Indonesia adalah SK Menteri Kehutanan No.175 Tahun 2003. Namun, kebijakan tersebut tidak memperhatikan klaim dan persetujuan masyarakat yang sudah sejak lama tinggal dan bermukim di dalam/dekat dan disekitar kawasan hutan sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Penelitian ini menggunakan indikator kinerja implementasi dari Bappenas (2007) dan metode penelitian deskriptif analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan perluasan tersebut cukup kompleks karena menimbulkan kerugian bagi pengelolaan maupun bagi masyarakat. Kerugian bagi pengelola terkait konflik dengan masyarakat lokal menyebabkan tidak semua program taman nasional dapat dijalankan, sedangkan masyarakat lokal mengalami kerugian yang nyata karena kehilangan hak akses untuk menggarap lahan pertanian yang masuk ke dalam kawasan hutan. Namun demikian, kebijakan perluasan taman nasional tersebut memberi manfaat bagi pengelolaan dan masyarakat disekitar kawasan.Manfaat bagi pengelola adalah semakin luasnya kawasan taman nasional sedangkan bagi masyarakat kaitannya dengan banyaknya program baru yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai pengganti nafkah baru.
ANALISIS KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR Olisah Olisah; Denny Hernawan; Irma Purnamasari
Jurnal Governansi Vol 5 No 2 (2019): Jurnal Governansi Vol. 5 No. 2 Oktober 2019
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.045 KB) | DOI: 10.30997/jgs.v5i2.1745

Abstract

The aim of this research is to describe the competency of human resources, namely civil servants, and the obstacles faced by the Local Office of Public Work and Spatial Planning in Bogor City. The theory of this research stems from Spencer and Spencer’s theory on competency, including five dimensions, namely knowledge, skill, trait, self-concept, and motive. The method of this research is descriptive method. The samples of this research determine 54 respondents from 117 civil servants. The data of this research is collected by using the field research (observation, interview, and questionnaire) to collect primary data and the library research to collect secondary data. The data of questionnaires is analyzed by using the Weight Mean Score formula to count the mean score. The secondary data is used to enrich the discussion of this research. The result of this research indicate the mean score of civil servant competency 4.25 included in best criteria. It means that a majority of civil servants has good competency to conduct the main task and function in order to achieve the goals of the local office. Moreover, there are still some civil servants who have not competencies, as indicated in the lack of skill certificate, formal education, and training.Keywords: Competency, Human Resource, Civil Servant.
Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Kasus pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor) Wina Liana Rosni; Denny Hernawan; Ginung Pratidina
Jurnal Governansi Vol 6 No 1 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 1, April 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.338 KB) | DOI: 10.30997/jgs.v6i1.1765

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja organisasi perangkat daerah, yaitu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Penilaian kinerja organisasi didasarkan pada lima dimensi, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Sampel penelitian terdiri dari pegawai Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sebanyak 75 orang. Pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (angket, observasi dan wawancara) dan penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan Weight Mean Score untuk menghitung skor rerata penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi yang ditinjau dari dimensi produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas memperoleh skor rerata sebesar 4,14 yang termasuk dalam kategori penilaian baik. Penelitian ini juga menemukan hambatan pokok yang mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu kurang-memadainya ketersediaan sumber daya manusia pegawai. Tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor untuk menjaga ketertiban, keamanan dan ketenteraman di wilayah Kota Bogor hanya dijalankan oleh pegawai yang sedikit jumlahnya sehingga berdampak terhadap kinerja organisasi.Kata kunci: Kinerja Organisasi, Sumber Daya Manusia, Organisasi Perangkat Daerah.
Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Jun Sam Yang; Denny Hernawan; G. Goris Seran
Jurnal Governansi Vol 6 No 1 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 1, April 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.849 KB) | DOI: 10.30997/jgs.v6i1.2508

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kinerja pegawai negeri sipil di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Robbins mengemukakan lima dimensi untuk mengukur kinerja pegawai negeri sipil, yaitu kualitas (quality), kuantitas (quantity), ketepatan waktu (pomptnees), efektivitas (effectiveness), dan kemandirian (independence). Metode penelitian deskriptif kualitatif. Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh pegawai negeri sipil Kecamatan Bogor Selatan sebanyak 24 orang dan semuanya dijadikan sebagai sampel penelitian. Data penelitian dikumpulkan dengan penelitian lapangan (kuesioner, wawancara dan pengamatan) untuk mendapatkan data primer dan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Data kuesioner dianalisis dengan menggunakan rumus Weight Mean Score untuk menghitung skor rerata. Data sekunder digunakan untuk memperkaya pembahasan tentang kinerja pegawai negeri sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai negeri sipil memperoleh skor rerata sebesar 3,6 yang dikategorikan baik. Ini berarti bahwa rata-rata kinerja pegawai di Kecamatan Bogor Selatan sudah baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga dapat membantu pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Kondisi baik tersebut dapat dilihat dari adanya penghargaan yang diberikan oleh atasan/camat, kemajuan kualitas pekerjaan pegawai, peningkatan pengetahuan dalam aktivitas pengelolaan pekerjaan, penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan inisiatif pegawai dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata bergantung pada atasan/camat.Kata kunci: Kota Bogor, Pegawai Negeri Sipil, Kinerja, Pemerintahan Daerah.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS ANGKUTAN BARANG Adinda Ayu Utami; Denny Hernawan; Irma Purnamasari
Jurnal Governansi Vol 6 No 2 (2020): JURNAL GOVERNANSI, Vol. 6 No. 2, Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v6i2.3042

Abstract

Dinas Perhubungan Kota Bogor merupakan suatu organisasi yang berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lalu lintas angkutan jalan. Salah satu program Dinas Perhubungan Kota Bogor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang Dinas Perhubungan Kota Bogor, (2) untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang Dinas Perhubungan Kota Bogor, dan (3) untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang. Teori yang digunakan dalam menganalisis kualitas pelayanan adalah teori kualitas pelayanan Parasuraman, yang mencakup 5 dimensi, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan kuesioner/angket sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dimensi tangibles memperoleh skor 4,35 yang dikategorikan sangat baik. Dimensi reliability memperoleh skor 4,12 yang dikategorikan baik. Dimensi responsiveness memperoleh skor 4,51 yang dikategorikan sangat baik. Dimensi assurance memperoleh skor 4,30 yang dikategorikan sangat baik. Dimensi empathy memperoleh skor 4,28 yang dikategorikan sangat baik. Dengan demikian, kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang Dinas Perhubungan Kota Bogor secara umum memperoleh skor 4,31 yang dikategorikan sangat baik.
PEMETAAN TATA KELOLA PENGEMBANGAN PARIWISATA Muhammad Ridwanullah; Rita Rahmawati; Denny Hernawan
Jurnal Governansi Vol 7 No 1 (2021): Jurnal GOVERNANSI Vol 7 No 1, April 2021
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v7i1.3106

Abstract

Pengembangan pariwisata yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan pendapatan ekonomi yang baik, khususnya untuk masyarakat setempat. Masyarakat yang tinggal kawasan pariwisata Pongkor masih berada dalam kondisi sosial ekonomi yang rendah, sehingga pengembangan pariwisata Pongkor dengan baik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola pengembangan pariwisata di Kabupaten Bogor, khususnya untuk memetakan kondisi pengelolaan pariwisata Geopark Pongkor dengan menggunakan analisis SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (kuantitatif-kualitatif). Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner. Responden penelitian terdiri dari 25 anggota Badan Pengelola Kawasan Geopark Pongkor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pengembangan pariwisata Geopark Pongkor dikategorikan sangat baik. Dilihat dari analisis SWOT, kekuatan pengembangan pariwisata Geopark Pongkor terletak pada potensi geologi, dukungan di setiap sektor, pakar yang mumpuni, status wilayah jelas, kerja sama pengelola, dan sejarah wilayah. Kelemahan yang muncul bersumber dari koordinasi dalam pengelolaan, regulasi pengelolaan, akses jalan dan infrastruktur pendukung, serta retribusi pariwisata. Namun peluang yang dapat dimanfaatkan adalah partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan, sementara ancaman yang dapat terjadi adalah kawasan Pongkor sebagai daerah rawan bencana.
PERSPEKTIF KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA Denny Hernawan; Gotfridus Goris Seran; Irma Purnamasari; Agustina M. Purnomo; Afmi Apriliani
Jurnal Governansi Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Governansi Volume 8 Nomor 1, April 2022
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v8i1.5025

Abstract

For a university there is important to find out the effectiveness and to describe the implementation of freedom to learn independent campus (MBKM) policy in order to continually improve. Based on the perspective of evidence-based policy, the survey is conducted to obtain the evidences of two implementers of MBKM policy, namely provider (lecturer and administrative staff) and user (student). From provider’s perspective, results of the survey indicate the high level of provider’s involvement in implementing MBKM, starting from contribution to prepare MBKM through discussion/meeting/workshop to actively motivating students to participate in MBKM. The implementation of MBKM policy positively impacts on both student learning, improving student hard and soft skills, and improving lecturer capacity. From user’s perspective, results of the survey indicate student’s evaluation that the off-campus learning positively impacts on improving competence and widening perspective of student. The student also evaluates MBKM program in accordance with the need of graduate at future and the improvement of student soft skill. However, the survey identifies three main constraints in implementing MBKM policy, namely curriculum revision, redesign of academic information system, and fund problem for student.
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA Neng Virly Apriliyani; Denny Hernawan; Irma Purnamasari; Gotfridus Goris Seran; Berry Sastrawan
Jurnal Governansi Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Governansi Volume 8 Nomor 1, April 2022
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v8i1.5045

Abstract

The aim of this research is to find out the impact of implementation of Freedom to Learn Independent Campus Program (MBKM Program) on the Study Program of Public Administration. The main aim of MBKM Program is basically intended to give freedom for higher education institutions to be more autonomous, independent, less bureaucratic, and innovative in producing highly qualified graduates. To achieve the main aim, the implementation of MBKM Program includes eight learning activities, namely student exchange, internship/work practice, teaching assistant in the education unit, research, humanitarian project, entrepreneurship, independent study/project, and thematic field work. The Study Program of Public Administration has implemented two learning activities, namely student exchange and internship/work practice. Results of this research indicate that the implementation of MBKM Program impacts on some aspects, namely improvement of experiential learning to build hard and soft skills of students, fulfilment of learning achievement of graduate, and improvement of lecturer capacity. Moreover, this research identifies the presence of constraints on the implementation of MBKM Program in the cases of curriculum revision, redesign of academic information system, and fund problem for student.
KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19 Irma Purnamasari; Denny Hernawan; Sri Hastuti
Jurnal Governansi Vol 8 No 1 (2022): Jurnal Governansi Volume 8 Nomor 1, April 2022
Publisher : LPPM Universitas Djuanda Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jgs.v8i1.5626

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are business activities that are able to expand employment opportunities and can play a role to improve equity and income of people. Therefore, the development of MSMEs still faces various constraints that need attention from various parties, especially the government, both central and local one. This research aims to find out the capacity of local government in empowering MSMEs during COVID-19 pandemic in Sukabumi City. The capacity of local government is based on three levels, namely system level, organizational/institutional level, and individual/human resource level. Method of this research is descriptive-qualitative method by maximizing primary and secondary data. Collection of primary data uses interview and observation, meanwhile secondary data are collected by documentation. The collected data are qualitatively described. Results of this research indicate that the capacity of local government based on system level, organizational/institutional level, and individual/human resource level is needed in empowering MSMEs during COVID-19 pandemic in Sukabumi City. The capacity building of local government of Sukabumi City has been conducted but it is not optimal yet and therefore the capacity building of local government is needed to improve the contribution of MSMEs on the local economy. Key words: COVID-19 Pandemic, Empowerment, Local Government Capacity, Micro, Small and Medium Enterprises.
Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Riska Yuliani; Denny Hernawan; Faisal Tri Ramdani
KARIMAH TAUHID Vol. 2 No. 1 (2023): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v2i1.7778

Abstract

Penelitian ini bermaksud guna mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan bagi warga yang termasuk kedalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin di Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan. Program yang diharapkan mampu meringankan biaya kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi warga penerima bantuan dan juga bisa sedikitnya membantu mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Bogor Selatan. Teknik penghimpunan data menggunakan cara tanya jawab dan pengamatan langsung. Sedangkan metode dalam penelitian menggunakan metode deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan jawaban atau respon dari para responden. Informan diambil sebanyak 5 orang, 2 orang penerima langsung bantuan Program Keluarga Harapan, peserta aktif yang lama dan yang baru menerima bantuan, 1 orang Kasi Kemasyarakatan Kelurahan Cipaku, 1 orang Ketua RW dan 1 orang lagi merupakan pendamping yang aktif dalam program ini. Adapun hasil penelitian disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berlangsung cukup baik dan bisa membantu warga yang menerima bantuan dari program ini, meskipun dalam pelaksanaanya masih banyak warga yang menyalahgunakan kebijakan dari program ini. Diperlukan sosialisasi kembali kepada sasaran program, untuk menggunakan dana PKH ke hal-hal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu diperlukan juga pengawasan dari Pendamping Program agar dana yang diterima masyarakat bisa digunakan sesuai dengan tujuan program ini. Diharapkan pula PKH ini tetap berjalan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Program, Keluarga Harapan
Co-Authors Adinda Ayu Utami Agung Muhamad Budiarsyah Agustina M. Purnomo Apriliani, Afmi Della Aprilia Djoyo Sektiono Dudung Darusman E Syahrudin Faisal Tri Ramdani G. Goris Seran Ginung Pratidina Gotfridus Goris Seran Irma Purnamasari Jun Sam Yang Muhammad Ridwanullah Neng Virly Apriliyani Novando Olisah Olisah Riska Yuliani Rita Rahmawati Sastrawan, Berry Setiawan, Koesworo Sri Hastuti Wina Liana Rosni