<![CDATA[ABSTRAKPelimpahan kewenangan kedaerah yang tergambar pada pemberian kekuasaan yang lebih besar bagi DPRD dalam hal menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, diharapkan mampu meningkatkan peran mereka dalam pembuatan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Permasalahan yang sering terjadi Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal penetapan peraturan daerah APBD seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat dan lebih mementingkan kepentingan individu maupun kelompoknya sendiri. Inilah yang seringkali menyebabkan APBD kurang dirasakan kehadirannya oleh masyarakat luas. Selain itu dalam mekanisme perencanaan APBD belum membuka ruang keterlibatan luas masyarakat, sehingga menimbulkan resistensi pada tahap implementasi. Penelitian ini akan mencoba untuk melihat bagaimana fungsi-fungsi DPRD yang berjalan didaerah khususnya fungsi legislasi DPRD dalam penetapan APBD di di Kabupaten Banggai. legislasi dari Hal ini sangat menarik untuk dielaborasi karena untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana proses penetapan APBD tersebut. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk mendeskripsikan proses penetapan APBD di kabupaten Banggai oleh Pemerintahan daerah dan DPRD. Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada berbagai pihak yang dianggap tahu tentang proses tersebut. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa ternyata dalam proses penyusunan hingga penetapan APBD dikabupaten Banggai masih belum mencerminkan kepentingan masyarakat. Hal ini disebabkan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut masih sangat minim. Hal itu disebabkan karena para anggota dewan yang bertugas dalam proses tersebut masih terkesan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan mereka sendiri. Melihat persoalan tersebut maka diharapkan kedepan dalam proses penyusunan APBD haruslah lebih meningkatkan peran masyarakat, dan bagi para anggota dewan agar dapat lebih bijaksana dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Kata Kunci : Fungsi Legislasi dan APBD]]>
Copyrights © 2013
