cover
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Articles 510 Documents
PERAN CAMAT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN LANGOWAN SELATAN KABUPATEN MINAHASA (STUDI TENTANG PELAYANAN PEMBUATAN AKTE JUAL BELI) Manoppo, Novri
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannyaUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana PemerintahDaerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumahtangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakatdi daerahnya. Namun Berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayananyang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baikdari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Pelayanan masyarakatyang diberikan oleh aparatur pemerintah seringkali cenderung rumit seperti : a) Tata caraPelayanan, b) Rendahnya Pendidikan aparat, c) Kurangnya sarana dan Prasarana, dan d) Disiplinkerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di daerah.Penelitian ini mengkaji mengenai peran seorang camat dalam pembuatan akte jual beli dikecamatan langowan selatan yang masih mempunyai permasalahan. Penelitian ini menggunakanmetode pendekatan kualitatif.Dari hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan pelayanan ditentukandari sikap kedisiplinan dari aparat pemerintah yakni pegawai dari kantor Kecamatan LangowanSelatan Kabupaten Minahasa.Key words : Camat dan Pelayanan Publik
STRATEGI POLITIK PARTAI HATI NURANI RAKYAT DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DALAM MEMENANGKAN PILKADA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2015 Koranyo, Delman A
JURNAL POLITICO Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPeran partai pendukung dalam memenangkan pasangan yang diusung dalam sebuah pilkada sangatlah penting. Yang lebih menarik apabila calon yang diusung didukung oleh lebih dari satu partai. Bagaimana mensinergikan visi, misi dan program masing-masing partai dengan peluang kandidat dalam memenangkan kompetisi menjadi satu hal yang menarik untuk dilihat. tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana strategi politik Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam memenangkan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di kabupaten Halmahera Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dengan informan dan studi kepustakaan. Temuan peneliian menunjukan bahwa strategi yang dilakukan oleh partai pengusung untuk memenangkan pasangan yang diusung diantaranya dengan cara membuat isu akan dijual kepada masyarakat,  mengamati kemampuan partai pesaing yang menjadi rival politiknya, melakukan pendekatan secara Agama, Suku, dan Budaya. Selain itu strategi mengedepankan isu mayoritas dan minoritas sehingga mampu menarik simpati dari masyarakat untuk memilih pasangan Danny Missy dan Ahmad Zaki Mando. Kata Kunci: Strategi, Partai Politik, Pemilihan Kepala Daerah.  ABSTRACTThe role of the supporting party in winning the pair carried in a local election is very important. Even more interesting if the candidate being promoted is supported by more than one party. How to synergize the vision, mission and programs of each party with the opportunity for candidates to win the competition is an interesting thing to see. This paper tries to describe how the political strategy of the People's Conscience Party and the National Awakening Party in winning the 2015 Regional Elections in West Halmahera district. This study uses a qualitative method. Data were collected by interview method with informants and literature study. The research findings show that the strategy carried out by the bearer party to win the pair being carried out among others by making the issue will be sold to the public, observing the ability of rival parties who become political rivals, approaching in Religion, Tribe, and Culture. Besides that, the strategy is to prioritize the majority and minority issues so that it can attract sympathy from the community to choose the pair Danny Missy and Ahmad Zaki Mando. Keywords: Strategy, Political Parties, Regional Head Elections.
EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN KOLONGAN KECAMATAN TOMOHON TENGAH KOTA TOMOHON Moningka, Shinta Bonita
JURNAL POLITICO Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Suatu hal yang hingga saat ini seringkali masih menjadi masalah dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah di daerah adalah dalam bidang public service, terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Menariknya, belum ada solusi yang dapat memecahkan sebab akibat penurunan kualitas pelayanan Publik. Seiring dengan hal itu, masyarakat semakin menuntut efektivitas kerja Pelayanan aparatur pemerintah sebagai abdi Negara. Menurut Gibson (1987:25) keefektifan adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Makin dekat prestasi yang diharapkan, maka akan makin lebih efektif dalam menilai mereka. Prespektif keefektifan dibagi atas tiga tingkatan analisa yakni individu, kelompok dan organisasi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif  kualitatif, sehingga peneliti tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variable penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil yang ada di kantor kelurahan belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sesuai standar operasional. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai sontak membuat pelayanan terasa lamban. Beberapa pegawai terlihat datang terlambat di atas jam 08.00 pagi, tidak dilaksanakannya apel pagi, serta kebiasaan – kebiasaan lain yang berhubungan dengan etos kerja dan jika di ambil benang merahnya, dapat di ketahui bahwa tidak efektivnya pelayanan yang ada di kantor kelurahan kolongan di sebabkan oleh kedisiplinan pegawai itu sendiri. Kurangnya kesadaran dari pegawai sendiri menjadi salah satu faktor penting dalam mencapai organisasi yang efektiv.     Key words: Efektivitas, Pegawai Negeri Sipil, Pelayanan Publik.         PENDAHULUAN Pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat ataupun daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang–undangan. Seiring dengan penerapan sistem desentralisasi. Sianipar (1998:4), mengatakan bahwa pelayanan adalah cara melayani, membantu menyiapkan atau mengurus keperluan seseorang atau kelompok orang. Melayani adalah meladeni/membantu mengurus keperluan atau kebutuhan seseorang sejak diajukan permintaan sampai penyampaian atau penyerahannya. Dalam konteks Undang – undang No. 25 tahun 2009 tentang  pelayanan publik disebutkan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Bentuk pelayanan dibedakan kedalam beberapa jenis, yaitu: 1. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikkan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya termasuk di dalamnya dokumen – dokumen seperti  Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga. 2. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik dan sebagainya. 3. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibuthkan oleh publik misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan lain sebagainya. Dengan demikian pelayanan merupakan implementasi dari pada hak dan kewajiban antara negara/pemerintah dan masyarakat yang harus diwujudkan secara berimbang dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan oleh aparatur negara/pemerintahan. Seiring dengan hal itu tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dapat diberikan pelayanan. Untuk merealisasikan hak – hak masyrakat,  maka dituntut efektivitas kerja yang baik dari instansi pemerintah. Menurut Effendy efektivitas adalah sebagai berikut: ”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 2003:14). Sementara pada waktu yang sama, masyarakat semakin menuntut efektifitas kerja pegawai negeri sipil, sebagian Pegawai Negeri Sipil diperbantukan di daerah otonom  yang bekerja di tingkat provinsi maupun  kabupaten/kota yang di dalamnya memiliki kecamatan hingga kelurahan. Aparatur kelurahan merupakan wakil rakyat terdekat dalam rangka merealisasikan kebijakan – kebijakan pemerintah, baik di pusat  maupun di daerah. Di Kelurahan Kolongan kecamatan Tomohon tengah kota Tomohon, efektivitas kerja pegawai negeri sipil dalam pelyanan publik belum maksimal. Hal ini terlihat dari etos kerja pegawai. Menurut pengamatan awal peneliti, Beberapa pegawai datang terlambat di atas pukul 08.00 Pagi. Selain itu, tidak dilaksanakannya apel setiap pagi. Beberapa keluhan lain dari masyarakat juga berhubungan dengan proses pengurusan kependudukan yang memakan waktu yang cukup lama. Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah efektivitas kerja pegawai negeri sipil dalam pelayanan publik di kantor kelurahan kolongan kecamatan tomohon tengah kota tomohon. METODE PENELITIAN Tipe dan Dasar Penelitian Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai fenomena dan menganalisa peran, kendala, solusi untuk meningkatkan efektivitas kerja pegawai negeri sipil (PNS) dalam pelayanan publik. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor kelurahan Kolongan kecamatan Tomohon tengah kota Tomohon. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kondisi kelurahan kolongan yang mendukung untuk pelaksanaan penelitian sesuai dengan judul yang dipilih ditinjau dari segi efektivitas waktu dan dana yang tersedia. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data  menurut KJ. Veeger  (2003: 31)  merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian. Data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan untuk analisis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data  primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk uraian. Dalam penelitian ini data – data sekunder yang diperlukan antara lain : literatur yang relevan dengan judul penelitian, misalnya materi atau dokumen  - dokumen dari kantor kelurahan Kolongan serta buku – buku dan karya ilmiah  yang relevan dengan penelitan.  Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan  oleh penulis dalam memperoleh data – data yang di butuhkan yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: Pengamatan (observation) Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan . Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia ( kejadian – kejadian yang terjadi ) Wawancara Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Pewawancara adalah pengumpul informasi yang diharapkan dapat meyampaikan pertanyaan dengan jelas dan kemudian menulis semua jawaban dari pemberi informasi (Informan) Dokumentasi Data ini dikumpulkan dengan melalui berbagai sumber data yang tertulis baik yang berhubungan dengan masalah kondisi objektif, juga silsilah dan pendukung data lainnya. Fokus Penelitian Fokus dalam penelitian ini adalah Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik di kantor kelurahan kolongan kecamatan tomohon tengha kota Tomohon Informan Penelitian Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang – orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2:   Pemberi layanan  terdiri dari: Lurah                                                                        :  1 Orang Sekretaris lurah                                                       :  1 OrangStaf kelurahan bidang Pemerintahan                      :  2 OrangStaf kelurahan bidang keuangan                             :  1 OrangStaf kelurahan bidang kesejahteraan                      :  1 orang f.  Camat                                                                       :  1 Orang g.  Sekretaris kecamatan                                               :  2 orang h.  Staf kecamatan bidang pemerintahan                      :  1 orang i.   Staf kecamatan bidang kependudukan                    :  2 orang   Pengguna layanan  terdiri dari: Tokoh masyarakat                                                  :  3 OrangWarga                                                                      :  5 OrangGenerasi Muda                                                        :  5 Orang Jumlah  Informan                                                          :  25 Orang Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling yakni digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya menjadi sumber data. Analisa Data Analisa data merupakan metode penting dalam penelitian, karena dengan menganalisis data maka dapat diperoleh data secara benar.Analisa dilakukan utnuk menemukan pola. Caranya dengan melakukan pengujujian sistematik untuk menetapkan bagian – bagian, hubungan antar kajian dan hubungan terhadap keseluruhannya. Untuk dapat menemukan pola tersebut peneliti melakukan penelusuran melalui catatan lapangan dan hasil wawancara. Dalam penyajian data peneliti  menggunakan beberapa tahapan : Pengumpulan informasi melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.Reduksi data proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapanganPenyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data reduksi terorganisasikan. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Display data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handalTahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan – catatan lapangan sehingga data – data  yang ada teruji validitasnya. PEMBAHASAN Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik di kantor kelurahan Kolongan Efektivitas sering digunakan sebagai konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk  menghasilkan. Organizational effectiveness (efektivitas organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi,  pengembangan sumber daya manusia organisasi dan aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mengacu pada teori Gibson (1987:25) mengenai kefektivan, dikatakan bahwa kefektivan adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, Kelompok dan organisasi. Pegawai Negeri Sipil sebagai seorang individu merupakan pelaku dalam efektivitas Individu. Dalam Prespektif kefektivan, dibagi dalam tiga tingkatan dan bagian yang paling mendasar adalah keefektivan Individu. Kefektivan suatu Kelompok akan ditentukan oleh keefektivan individu dan kefektivan organisasi tergantung pada keefektivan kelompok. Dengan kata lain, organisasi akan efektif, jika individu (Pegawai Negeri Sipil) juga efektif. Berdasarkan teori diatas, peneliti mencoba melihat fakta dilapangan dan ternyata peneliti  menemukan masalah dalam organisasi yang berasal dari individu tersebut yang sering mengakibatkan organisasi tidak berjalan efektiv. Terlihat pada jam – jam kerja ada beberapa ruangan yang kosong, hal ini di karenakan Pegawai tersebut tidak berada ditempat. Di sisi lain, Martani dan Lubis (1987:55) menambahkan ada tiga pendekatan yang diperlukan dalam mengukur efektivitas individu, yaitu: 1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2.  Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. 3.  Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Unsur  penting dalam konsep efektivitas sesungguhnya adalah pencapaian tujuan sesuai dengan apa yang telah disepakati secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. Membangun organisasi dan individu yang efektif memerlukan kriteria kefektivan (Gibson 1987:33). Kriteria keefektivan secara khas dinyatakan dalam ukuran  waktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kriteria jangka pendek adalah untuk menunjukkan hasil tindakan yang mencakup waktu satu tahun atau kurang. Kriteria jangka menengah diterapkan jika anda menilai keefektivan seseorang, kelompok, atau organisasi dalam jangka waktu yang lebih lama, umpamanya lima tahun. Kriteria jangka panjang dipakai untuk menilai waktu yang akan datang yang tidak terbatas. Lima kategori kriteria keefektivan : Produksi : Mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan kualitas   keluaran yang dibutuhkan lingkungan.Efisiensi : Didefinisikan sebagai perbandingan keluaran terhadap masukkan. Kriteria jangka pendek ini memfokuskan perhatian atas siklus keseluruhan dari masukan - proses - keluaran, dengan menekankan pada elemen masukkan dan prosesKepuasaan : Kepuasan dan moral adalah ukuran yang serupa untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi memenuhi kebutuhan pelanggannyaKeadaptasian : Keadaptasian ialah tingkat dimana organisasi dapat benar – benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternalPengembangan : Kriteria ini mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya menghadapi tuntutan lingkungan. Suatu organisasi harus melakukan berbagai upaya untuk memperbesar kesempatan kelangsungan hidup jangka panjangnya. Usaha – usaha pengembangan yang lazim ialah program pelatihan untuk meningkatkan kualitas pegawai Jika dihubungkan dengan Pelayanan Publik, Produksi merupakan kemampuan pegawai Negeri Sipil dalam memberikan jasanya sebagai pelayan masyarakat. Efisiensi adalah proses dalam pelayanan publik itu sendiri. Contohnya dalam pengurusan kartu keluarga, masukan (input) dalam bagian dari kemampuan dan skill pegawai negeri sipil sedangkan proses merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dan diupayakan pegawai Negeri sipil dalam pembuatan kartu keluarga. Terakhir keluaran adalah hasil akhir dari serangkaian masukkan dan proses yang dilakukan. Kriteria selanjutnya adalah kepuasan. Kepuasan dalam pelayanan publik berarti rasa puas terhadap produksi maupun efisiensi yang ada di dalam Pelayanan Publik. Sedangkan keadaptasian adalah cara bagaimana Pegawai Negeri Sipil dalam menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan publik yang ada di kantor kelurahan termasuk di dalamnya keluhan-keluhan dari masyarakat. Pengembangan merupakan kriteria kelima agar organisasi dapat berjalan efektif. Pengembangan dapat diartikan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik seperti pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kompotensi Pegawai Negeri Sipil. Dalam praktek pelayanan publik di kantor kelurahan Kolongan, Pegawai Negeri Sipil belum mampu untuk memberikan jasanya secara maksimal. Berbagai kendala yang berasal dari individu pegawai sendiri sontak membuat proses pelayanan publik menjadi lamban. Sedangkan menurut Parasuraman ada 10  dimensi kualitas yang menentukan kualitas pelayanan : Realibility, Responsiveness, Competence, Acces, Courtesy, Communication, Credibilty, Security, Understanding, Tangible. Namun dalam perkembangan selanjutnya Parasuraman  sampai pada kesimpulan  bahwa kesepuluh dimensi kualitas pelayanan diatas dirangkum menjadi lima dimensi yaitu : 1. Tangible ( bukti fisik) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi serta kendaraan operasional. Dengan demikian, bukti langsung / wujud merupakan satu indikator yang paling konkrit. Wujudnya berupa  segala fasilitas yang secara nyata dapat terlihat Berdasarkan fakta dilapangan, di kantor kelurahan Kolongan, sudah tersedia beberapa fasilitas seperti buku tamu, buku profil kelurahan, buku surat masuk dan keluar, buku catatan keuangan  dan lain-lain sebagainya. Hanya saja perlengkapan seperti computer masih kurang memadai. Komputer hanya berjumlah 1 unit. Perlu adanya perbaikan fasilitas untuk menunjang tugas dan fungsi aparat kelurahan Kolongan 2. Reliability ( kepercayaan ) merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Untuk segi kepercayaan di kantor kelurahan kolongan, Masyarakat terkadang mengeluhkan waktu pelayanan yang dijanjikan. 3. Responsiveness ( daya tanggap )  yaitu sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan satu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan pada pelanggan. 4.  Assurance (jaminan) mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya, risiko dan keragu-raguan. Jaminan adalah upaya perlindungan yang disajikan untuk masyarakat bagi warganya terhadap resiko yang apabila resiko itu terjadi akan dapat mengakibatkan gangguan dalam struktur kehidupan yang normal Kelemahan dari aparatur kelurahan kolongan adalah terletak pada etos kerja      khususnya lagi mengenai kedisiplinan. 5. Empathy (empati) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Empati merupakan individualized attention to customer. Empati adalah perhatian yang dilaksanakan secara pribadi atau individu terhadap pelanggan dengan menempatkan dirinya pada situasi pelanggan. Dari sisi empati, aparatur yang ada di kantor kelurahan kolongan sudah berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat kelurahan kolongan. Hal ini menjadi jelas karena setiap minggunya aparatur kelurahan berusaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan dengan di adakannya evaluasi kinerja tiap mingggu sebagai bentuk keinginan untuk memahami keluhan – keluhan masyarakat namun sayangnya program ini belum terimplementasi dengan baik Organisasi yang efektiv, ditentukan oleh individu yang efektiv. Tentuntunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas individu, seperti yang dikemukakan oleh Gibson (1987 : 12) : Motivasi Individu ( Individual Motivation ) Motivasi dan kemampuan bekerja mempengaruhi prestasi kerja. Teori motivasi mencoba menerangkan dan meramal bagaimana perilaku individu muncul, mulai, berlanjut dan berhenti. Sebenarnya motivasi itu begitu rumit sehingga mustahil memiliki satu teori yang mencakup keselurahan tentang bagaimana hal tersebut terjadi Seorang Pegawai Negeri Sipil di kantor kelurahan Kolongan pastinya memiliki kapasitas dan semangat untuk bekerja. Semangat dan dorongan tersebut akan muncul dalam diri Pegawai Negeri Sipil jika ia memang sungguh – sungguh memiliki tujuan dan eksepektasi untuk bekerja. Imbalan (Rewards) Salah satu pengaruh yang paling kuat atas prestasi individu ialah system imbalan dalam organisasi. Manajemen dapat menggunakan imbalan untuk menarik pekerja masuk dalam organisasi. Gaji dan kenaikannya serta bonus adalah aspek-aspek yang penting dalam system imblan, tetapi bukan satu-satunya aspek. Stress ( Ketegangan Mental ) Stress merupakan hasil yang penting dari interaksi antara tugas pekerjaan dengan individu-individu yang melaksanakan pekerjaan itu. Stress dalam hal ini ialah suatu keadaan ketidakseimbangan di dalam diri individu yang bersangkutan, yang sering tercermin dalam gejala-gejala seperti keringat berlebihan dan lekas marah yang merupakan penghambat dalam diri PNS ketika menjalankan tugasnya. Faktor stress bagi Pegawai Negeri Sipil seringkali menjadi penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Masalah yang datang dari berbagai hal yang dibawa ke kantor akan  mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil menjadi tidak professional dalam bekerja. Adapun menurut pendapat Richard Steers (1985 : 8) menambahkan ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas : 1. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas. Pola organisasi yang ada di kelurahan Kolongan adalah organisasi non provit. Milik Pemerintah yang bertujuan untuk mendukung suatu isu atau perihal untuk publik dengan memberikan Pelayanan sebaik-baiknya kepada Masyarakat tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba berbeda dengan organisasi swasta yang mencari keuntungan. Dalam mencari dana, perusahaan swasta, akan membutuhkan dana-dana dari donator ataupun perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan operasionalnya.   2. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi dalam menjalankan fungsinya.   3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Untuk itu di perlukan adanya etos Kerja untuk setiap pegawai (Individu) 4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi. Berbicara mengenai karakteristik manajemen adalah hal yang berkaitan dengan kepemimpinan kelurahan Kolongan. Lurah Kolongan Martinus Poluan. “ Beliau sudah memimpin dengan baik dan mengarahkan Pegawai yang ada di kantor kelurahan untuk berusaha memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat”. Kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil Kelurahan Kolongan  tentu  harus lebih dioptimalkan. Melihat hal tersebut, tentu diperlukan adanya pemecahan terhadap masalah yang ada. Mengingat akan hal tersebut, diharapkan adanya pelatihan – pelatihan sebagai bentuk pengembangan agar mentalitas dan kecerdasan Pegawai Negeri Sipil dapat ditingkatkan. Dengan begitu terciptalah organisasi yang efektif sesuai dengan kriteria keefektivan.   KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik di kantor kelurahan kolongan, dapat di tarik kesimpulan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kelurahan Kolongan belum efektiv dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini dipertegas dengan  : Masih rendahnya tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Program evaluasi kinerja pegawai belum terealisasikan dengan baik . Mengingat evaluasi merupakan salah satu bentuk upaya yang harus dilakukan untuk memaksimalkan tugasnya. Dengan kata lain, jika tidak di laksanakan program evaluasi menjadi pertanda bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ada di kantor kelurahan kolongan tidak berusaha untuk memperbaiki kesalahan – kesalahan yang berhubungan dengan pelayanan publik sesuai tugas dan fungsinya sebagi agen pelayan masyarakat.Masih terdapat berbagai kendala dalam bentuk sarana dan prasarana yang membuat proses pelayanan publik menjadi kurang efektiv.Faktor stress bagi Pegawai Negeri Sipil seringkali menjadi penghambat dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Masalah yang datang dari berbagai hal sering dibawa ke kantor dan mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil menjadi tidak professional dalam bekerja. Dalam praktek pelayanan publik di kantor kelurahan Kolongan, Pegawai Negeri Sipil belum mampu untuk memberikan jasanya secara maksimal. Berbagai kendala yang berasal dari individu pegawai sendiri sontak membuat proses pelayanan publik menjadi lamban. SARAN Menyadari tugas Pelayanan aparatur Pemerintah di kantor kelurahan Kolongan merupakan hal penting guna menunjang keberhasilan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan serta membangun Kepercayaan masyarakat atas Pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di kantor kelurahan kolongan, tentunya aparatur pemerintah harus selalu : 1.       Mengupayakan hal-hal yang baru guna menunjang keberhasilan Pemerintah. 2.       Dalam menjalankan tugasnya, aparatur pemerintah kelurahan kolongan perlu memperhatikan kendala-kendala yang berhubungan dengan Pelayanan Publik dan masyarakat tidak hanya mengeluarkan pendapat namun bisa bekerjasama dengan aparatur Pemerintah di kantor kelurahan Kolongan sebab masyarakat sebagai sasaran utama dalam pelayanan publik 3.       Bagi aparatur Pemerintah di kantor kelurahan Kolongan dalam melaksanakan tugas pelayanan, hendaknya melakukan perubahan yang menyangkut semua aspek, dalam hal ini aparatur pemerintah di kantor kelurahan ikut berperan dalam pembentukan perilaku, disiplin kerja dan kesadaran dalam tanggung jawab pelayanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat di kelurahan dan mempersiapkan strategi serta upaya-upaya untuk menunjang pekerjaan.   DAFTAR PUSTAKA   A.W. Widjaja, 2006. Administrasi kepagawaian. Jakarta : Rajawali Bodgan, Robert dan Steven Taylor.1975. Introducing to Qualitative Methods. New York: A wiley Interscience Publication Effendy, 2006. Ilmu Komunikasi (teori dan praktek). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Effendy. 2003 Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti. Etzioni,Emita.1982. Social change Sources, patterns and consequences. New York London: Basic Book inc Publisher Fitzsimmons, James A & Mona J. Fitzsimmons, 1995. Service Management For Competitive Advantage, Mc graw-Hill inc. New York Gibson, Ivancevich, Donnely. 1987. Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur dan Proses Jilid 1, Edisi 5. Jakarta:  Erlangga Guno tri, Gering Supriyadi. 2006. Budaya Kerja Organisasi Pemerintahan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Handoko, 1998. Manajemen. Yogyakarta: BPFE Hasibuan, 2001. Manajemen sumber daya manusia. Jakarta:Bumi Askara Kamara,Toto,2001.Etos Kerja.Jakarta:PT. Gemma Insani Komarudin, 2008. Menemukan kembali masa depan bangsa. PT Mizan Publika Martani Husein, Lubis. 1987. Teori Organisasi. Pusat antar Univesitas Ilmu-ilmu Sosial: Universitas Indonesia Moenir, 1995. Manajemen pelayanan umum. Jakarta: PT. Bumi Askara Musanef. 1996. Manajemen Kepegawaian di Indonesia.Gunung Agung Nasution, 1994.Manajemen Personalia. Jakarta:Erlangga Ravianto, 1989. Produktivitas dan tenaga kerja di Indonesia. Jakarta : Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas Sedarmayanti, 2001. Sumber daya manusia dan produktivitas kerja.Bandung:Mandar Maju Sianipar. 1998. Ekologi Administrasi Negara. Bandung: Informatika Bandung Siagian, Sondang. 2012. Teori Pengembangan Organisasi.Jakarta:Bumi Askara Steers, Richard.1980. Efektifitas Organisai. Jakarta: Erlangga The Liang Gie, 1997. Ensiklopedi Administrasi. Jakarta:Gunung Agung Veeger,K.J, 2003. Pengantar metodelogi Penelitian. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama   SUMBER-SUMBER LAIN Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang - Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang kelurahan KEPUTUSAN MENPAN No. 63 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil            
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMBANGUNAN (STUDI DI KELURAHAN DUASUDARA KECAMATAN RANOWULU KOTA BITUNG) Porawouw, Riska
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDi Kelurahan Duasudara Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, peran tokohmasyarakat belum seperti yang diharapkan dalam mempengaruhi masyarakatagar dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan yang ada dikelurahan. Indikasi dari permasalahan tersebut diatas adalah: pertama, kualitasrekam jejak tokoh masyarakat masih belum menunjukkan kepemimpinan yanguniversal, dimana tokoh masyarakat masih lebih cenderung dipengaruhi olehikatan-ikatan primordialnya. Adapun tokoh masyarakat yang dimaksud sepertitokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh intelektual. Kedua, tokohmasyarakat yang ada dikelurahan duasudara terkesan kurang aktif dan perdulimenyikapi permasalahan yang ada di wilayah kelurahan, terlebih khususpermasalahan pembangunan, seperti prasarana air bersih, jalan setapak, tempatpenampungan sampah, dan saluran air. Ketiga, tokoh masyarakat lebihcenderung memilih untuk menunggu proyek pembangunan yang datang daripemerintah kota, tanpa ada inisiatif untuk mengkoordinasikan dengan pemerintahkelurahan, dan menggerakkan, memotivasi masyarakat agar berpartisipasi aktifmemperbaiki, atau membangun sarana dan prasarana publik yang ada di wilayahkelurahan. Keempat, masih rendahnya rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab dari tokoh masyarakat yang ada, kecenderungan tokoh masyarakat lebihkepada kelompok/golongan yang terikat primordial, seperti satu suku, satuagama, satu profesi.Hal tersebut diatas disebabkan karena faktor etnisitas, ataupunkekerabatan yang masih amat kental pada perilaku tokoh masyarakat, sehinggakeberadaan tokoh masyarakat dengan model tersebut, dapat menghambat prosespeningkatan partisipasi masyarakat.Kata Kunci : Peran, Tokoh Masyarakat, Pembangunan
KONFLIK IBUKOTA DI KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA1 Indrahayu, Dirwan
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSalah satu esensi dari UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, adalah negaradalam hal ini pemerintah pusat memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengisipembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat yang ada didaerahnya masing-masing. Namun pada kenyataanya Pasca pemekaran Kabupaten Buton Utaramasih banyak persoalan yang terjadi diantara kalangan masyarakat itu sendiri, persoalan yangseringkali timbul adalah masalah Ibukota yang sampai sekarang belum di fungsikan sebagaiIbukota Kabupaten Buton Utara yang pada kenyataanya tidak sesuai dengan amanah UndangundangNo 14 Tahun 2007.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya konflik Ibukota di Kabupaten ButonUtara Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan konsep yang di gunakan dalam penelitian ini adalahkonsep tentang konflik dan Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptifkualitatif.Hasil yang di peroleh dalam penelitia ini adalah menunjukan bahwa Adanya identitaskolektif yang terbentuk berdasarkan proses sosial-politik yang berlangsung di Buton Utara.Identitas sosial-politik itu juga setidaknya ada dua macam: 1) identitas sempit kedaerahan antaraBuranga dan Ereke yang terbentuk melalui proses sosial, 2) identitas yang terbentuk kerenapolarisasi politik antara massa pendukung kandidat dalam proses demokrasi. Identitas inimerupakan identitas baru yang terbentuk namun sangat berpengaruh terhadap berlangsungnyaproses politik di Buton Utara. Identitas kedaerahan antara Ereke dan Buranga dapat saja terleburoleh adanya identitas baru ini. Maksudnya bahwa orang Ereke dapat saja terlibat dalamMasyarakat Pembela Undang-Undang juga sebaliknya orang Buranga dapat saja berada dalammassa yang pro pemerintah.Kata Kunci: Konflik Ibukota di Kabupaten Buton Utara
PERAN PEMERINTAH MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN TINGKULU KECAMATAN WANEA KOTA MANADO Nuah, Vita Yohana
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKelurahan Tingkulu merupakan salah satu dari sebelas kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Wanea Kota Manado, juga merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Sario. Mayoritas penduduk Kelurahan Tingkulu adalah campuran dari etnis Minahasa dan Sangihe. Kawasan Kelurahan Tingkulu merupakan Kelurahan yang di apit oleh berbagai sektor, seperti sekolah, perkantoran pemerintah dan swasta, komersial, dan pemukiman penduduk.Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif, yaitu setiap data-data dan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian di lapangan dideskriptifkan atau digambarkan sebagaimana adanya yang diiringi dengan penafsiran dan analisis yang rasional. Untuk itu analisa data dalam penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan variabel-variabel yang berkaitan dengan peranan Pemerintah Kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Melalui penyajian data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian di Kelurahan Tingkulu, baik dengan melakukan wawancara dengan lurah, sekretaris Kelurahan sebagai informan kunci dan tokoh masyarakat sebagai informan utama serta studi kepustakaan,maka akan dilakukan analisa terhadap setiap data dan fakta-fakta yang telah didapat melalui interpretasi dan penguraian masalah-masalah yang terjadi.Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pembangunan Kelurahan Tingkuluk
PERANAN BPD DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN DI DESA BARATAKU KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT1 Lalomo, Merson
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu karakteristik demokratisasi dalam pemerintahan desa adalah terdapatnya BadanPermusyawaratan Desa. Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam UU No. 6Tahun 2014 tentang Desa adalah sebutan nama Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yangdimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yanganggota-anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh penduduk desa yang memenuhipersyaratan. Peranan BPD adalah pelaksanaan fungsi, hak dan kewenangan BPD didasarkan padaperaturan yang berlaku.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsipemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilanwilayah dan ditetapkan secara demokratis(Pasa1 1: 4 UU No. 6 Tahun 2014).Peranan BPD dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa Barataku Kecamatan Lalodaadalah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja. Bersama-sama Kepala Desamenetapkan peraturan Desa. Bersama-sama dengan pemerintah desa menampung danmenindaklanjuti aspirasi masyarakat. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturandesa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan Kepala Desa. Memintapertanggungjawaban kepada Kepala Desa, juga membina demokrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan desa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BPD dalam pembuatan kebijakanpemerintah desa Barataku Kecamatan Loloda.Kata Kunci : Peranan, BPD, Kebijakan Desa
OPTIMALISASI KELEMBAGAAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Lette, Yokpedi
JURNAL POLITICO Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKelembagaan kecamatan Malalayang dalam tata pemerintahan daerah telah mengalami perubahan secara struktural dari konsep wilayah menjadi perangkat daerah yang kedudukannya setara dengan dinas teknis yang ada di kota Manado. Perubahan kedudukan tersebut membawa dampak terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Koreksi pembenahan terkait dengan keberadaan kelembagaan kecamatan Malalayang terus berlanjut, bahkan menjadi isu strategis.Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Malalayang penulis menggunakan konsep optimalisasi yang dirumuskan oleh “Nellis Rodinelli dan Cheema” (1984) yang mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga lembaga menjadi optimal menurutnya antara lain : Adanya dukungan Anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan; Tersedianya Infrastruktur; Tersedianya Sumberdaya Manusia yang berkompeten yang saat ini terlihat belum berjaan secara optimal.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dideskripsikan melalui pendekatan triangulasi dengan mengunakan metode, data dan teori melalui pandangan subjek penelitian terkait dengan mengapa kelembagaan kecamatan tidak berjalan secara optimal dikecamatan Malalayang Kota Manado. Sasaran penelitian ini adalah berbagai fakta yang menyangkut dengan posisi institusi kecamatan secara kolektif dimana akan menjabarkan kondisi Penganggaran, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.Hasil penelitian ini penunjukan bahwa Kelembagaan Kecamatan Malalayang belum berjalan secara optimal dilihat dari proses penganggaran yang masih sangat minim dimana didominasi oleh belanja rutin dan tidak berorientasi tehadap pengembangan pelayanan publik dan pembangunan. Infrastruktur pula masih sangat minim dimana masih terdapat kekurangan seperti komputer, meja pegawai, mobil operasional keliling (Prokambling) dan mobil pengangkut sampah. Sedangkan menyangkut Sumber Daya Manusia pula masih belum optimal masih terdapat kekosongan di beberapa kepala-kepala seksi, dalam hal kualitas aparatur masih banyak aparatur yang belum memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam penyelenggaraan tugas-tugas dikecamatan maupun dalam administrasi pemerintahan, serta masih adanya opini bahwa penempatan tugas di kecamatan adalah tempat hukuman/tempat buangan bagi aparatur sipil Negara yang memiliki kinerja buruk. Hal- hal tersebut yang menyebabkan lembaga Kecamatan Malalayang belum berjalan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan.Kata Kunci : Kelembagaan, Optimalisasi, Kecamatan
GAYA KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA (SUATU STUDI DI KANTOR KECAMATAN BINTAUNA KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA) Pontoh, Salimudin
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik serta untuk mewujudkan kesejahtraanmasyarakat sesuai dengan tujuan Nasional diperlukan peran serta dari aparatur pemerintah baikpusat dan daerah. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah khususnyapemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur pemerintah yang fungsinya untukmemenuhi aspirasi masyarakat. Peran dari aparat pemerintah sangatlah penting karenaterlaksananya roda pemerintahan yang baik serta pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sikapprofessional dari setiap aparat pemerintah baik pimpinan sampai bawahan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab dari setiappermasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini, teori yang digunakan dalam penelitian iniadalah teori dari White dan Lippit (Harbani, 2008:46), mengemukakan tiga (3) gayakepemimpinan: Gaya Otokratis, GayaDemokratis, GayaBebas (Laizess Faire).Dari hasil penelitian didapati gaya yang digunakan oleh camat Bintauna adalah gayaDemokratis dimana dia terbuka dalam pengambilan keputusan, dan memperhatikan kesejahteraanpara bawahannya namun tidak sering juga beliau bersikap tegas dalam suatu masalah.Kata Kunci : Gaya, Kepemimpinan, Camat
PERSPEKTIF DISINTEGRASI BAGI MAHASISWA PAPUA DI GORONTALO Moko, Rusli
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana perspektif mahasiswa Papua terhadap tuntutanreferendum yang mengarah pada proses disintegrasi bangsa di Papua. Hasil penelitian menunjukan bahwaumumnya mahasiswa Papua di Gorontalo tidak sependapat dengan tuntutan tersebut. Hal ini dikarenakan tidakadanya diskriminasi yang mereka terima selama mereka di Gorontalo, disisi lain masyarakat Gorontalo sangatterbuka dan menerima keberadaan dengan penuh toleransi antara sesama. Adapun hal-hal yang menjadipertimbangan mereka tidak setuju dengan tuntutan referendum adalah 1) pada aspek pendidikan, mereka telahdiperlakukan khusus oleh negara melalui jalur masuk perguruan tinggi dan biaya pendidikan yang merekaterima, selain itu domisili juga menjadi pertimbangan dominan bagi mahsiswa Papua di Gorontalo dalam duniapendidikan. 2) Pemerataan dan kekhususan kebijakan pembanguan di Papua membuat mahasiswa Papua diGorontalo merasa kehadiran negara telah membawah efek perubahan bagi masyarakat Papua. 3) kecintaandan rasa memiliki terhadap negara sebagai faktor penentu mahasiswa tidak menyepakati tuntutan referendumyang mengarah pada disintegrasi bangsa.Kata Kunci : Perspektif, Disintegrasi, Mahasiswa Papua, GorontaloABSTRACTThis paper aims to see how Papuan students' perspectives on the demand for a referendum lead to theprocess of disintegration of the nation in Papua. The results showed that generally Papuan students in Gorontalodisagreed with these demands. This is because there is no discrimination that they have received while they arein Gorontalo, on the other hand Gorontalo people are very open and accepting their existence with full toleranceamong others. The things that are considered by them not agreeing with the referendum demands are 1) in theaspect of education, they have been specially treated by the state through the entrance to higher education andthe cost of education they have received, besides that domicile is also a dominant consideration for Papuanstudents in Gorontalo in the world of education. 2) Equality and the specificity of development policies in Papuamake Papuan students in Gorontalo feel that the presence of the state has led to the effects of change for thepeople of Papua. 3) love and ownership of the state as a determining factor for students not agreeing to thedemand for a referendum that leads to the disintegration of the nation.Keywords: Perspective, Disintegration, Papuan Students, Gorontalo

Page 1 of 51 | Total Record : 510


Filter by Year

2013 2024


Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue