<![CDATA[Terdapat asumsi bahwa kebijakan-kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah terkait masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) selama ini cenderung koersiv, bahkan mengarah pada konflik kpentingan antara PKL dan Pemerintah Daerah. Sebagai target group kebijakan, PKL dalam banyak kasus, juga diasumsikan tidak memiliki posisi tawar-menawar yang seimbang dengan Pemerintah Daerah. Namun, dalam tulisan ini penulis mencoba menyoroti phenomenon tersebut dari perspektif sosial-politik yang lebih mendasar. Penelitian dilakukan menggunakan metode case study dan depth interview, yang dilakukan terhadap 30 PKL (Pasar Senen, Jakarta), 13 PKL (Pasar Gedebage, Bandung) dan tujuh lainnya di Pasar Cipadu (Tangerang). Perrmasalahan real berdasarkan sudut pandang PKL itu sendiri terhadap kebijakan-kebijakan yang telah terimplementasi, dijadikan sebagai pijakan kajian, khususnya untuk memberikan nilai-nilai baru yang lebih berkelanjutn terhadap keberadaan mereka. Penulis menemukan aspek-aspek marketing yang berhubungan dengan perilaku konsumen dari pedagang-pedagang tersebut adalah relativ signifikan untuk diikutsertakan ke dalam perkembangan pembuatan kebijakan publik.Kata Kunci: pedagang kaki lima, kebijakan, pemerintah daerah]]>
Copyrights © 2005
