<![CDATA[Sebagai konsekuensi negara hukum, hak konstitusional setiap warga negara harus dijunjung tinggi, dan oleh karenanya harkat martabatnya tidak dapat dirampas dengan sewenang-wenang oleh siapapun. Lembaga praperadilan dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan konkrit dari pencari keadilan dengan memeriksa keabsahan tindakan penegak hukum. Meskipun penetapan tersangka bukan obyek praperadilan dalam KUHAP, namun tidak tertutup kemungkinan hal tersebut sebagai tindakan sewenang-wenang yang memerlukan pemeriksaan dengan alasan perlindungan hak konstitusional. Tujuan penulisan ini akan membedah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan segala akibat hukumnya. Pertanyaan yang diangkat adalah apakah pertimbangan hakim mengabulkan permohonan praperadilan dengan alasan tidak sah penetapan tersangka dibenarkan secara hukum, dan bagaimana yuridis normatif terhadap penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan di masa datang ?]]>
Copyrights © 2016
