cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK YANG BELUM BERSERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DALAM KAITANNYA TERHADAP HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS UD.HARIS ELEKTRONIK) Bambang Eko Turisno, Herni Widanarti, Muhammad Fachrudin*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.98 KB)

Abstract

Standarisasi pada produk merupakan hal yang sangat penting di Indonesia, hal itu dikarenakan dengan adanya standar dapat menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Walaupun tidak semua produk wajib di standarisasi SNI. TV CRT/tabung merupakan salah satu produk yang wajib di standarisasi. Untuk itu perlu diketahui bagaimana prosedur dalam mendapatkan sertifikat SNI dan bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha pada produknya yang belum SNI. Apabila pelaku usaha ingin mendapatkan sertifikasi SNI pada produknya, wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bagi pelaku usaha yang mengedarkan produknya yang tidak bersertifikasi SNI dibebani dengan tanggung jawab, baik pertanggung jawaban secara pidana atau perdata. 
IMPLEMENTASI DISEMINASI HUKUM HUMANITERINTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH PALANG MERAH INDONESIA (PMI) JAWA TENGAH Aisyatus Sa’adah*, Adji Samekto, Sukotjo Hardiwinoto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.218 KB)

Abstract

Diseminasi adalah  "kegiatan menyebarluaskan suatu doktrin / pemikiran". Dalam konteks Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (selanjutnya disebut Gerakan), diseminasi berarti menyebarluaskan pengetahuan mengenai Hukum Humaniter Internasional dan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan, Perhimpunan PMI yang merupakan lembaga sosial kemanusiaan berdasarkan Keputusan PresidenNomor 246 tanggal 29 November 1963memiliki tugas , prinsip bantuan, dan kegiatan yang salah satunya adalah mendiseminasikan  nilai - nilai Kepalangmerahan dan  Hukum Humaniter Internasional (HHI), dimana pada dasarnya tanggung jawab untuk menyebarluaskan HHI berada di tangan pemerintah atau  negara peserta Konvensi-konvensi Jenewa 1949, PMI  hanya memberikan bantuan kepada korban pertikaian bersenjata   (berdasarkan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949) dan  korban  bencana alam yang dilaksanakan secara otonom sejalan dengan Prinsip Dasar PMI  dan bekerjasama dengan pemerintahnya, sehingga dalam  pelaksanaan diseminasi ini PMI sebenarnya hanya menjalankan tugas dari pemerintah.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INFORMAL KHUSUS PEMBANTU RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG Patria Ardi Samodra; Solechan Solechan; Suhartoyo Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.426 KB)

Abstract

Pekerja informal pembantu rumah tangga sebagai pekerjaan atau profesi tentu butuh perlindungan hukum seperti pekerja yang lain. Tulisan ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga di kota Semarang dan apa hambatan dalam pelaksanaannya serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pekerja/buruh informal pembantu rumah tangga belum mendapatkan perlindungan yang maksimal, baik dari segi pengupahan, waktu kerja, waktu istirahat serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hambatan-hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kurang maksimaldikarenakan dari sisi pengawasan, kewenangan pengawasan untuk pekerja informal khususnya pembantu rumah tangga ada pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi bukan Dinas Tenaga Kerja Kota, kurangnya pengetahuan dari pembantu rumah tangga terhadap hak-hak yang seharusnya diperolehnya berkaitan dengan perlindungan hukum karena pendidikannya rendah dan kurangnya kesadaran dari pemberi kerja untuk memberikan hak-hak dan perlindungan yang diperoleh pembantu rumah tangga.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR DI PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CABANG SEMARANG Johan Komala Siswoyo*, Yunanto, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (461.719 KB)

Abstract

Perkembangan jumlah perusahaan pembiayaan yang pesat diikuti pula oleh jumlah piutang dan jumlah kasus atau sengketa antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan dalam kegiatan pembiayaan konsumen. Dalam prakteknya pihak perusahaan pembiayaan selaku pelaku usaha menerapkan perjanjian baku dalam perikatannya dengan konsumen. Hampir mayoritas risiko pelaku usaha dialihkan kepada konsumen. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pelaku usaha meminimalkan kewajibannya dan memaksimalkan hak-haknya. Kondisi sebaliknya dialami konsumen yang dibebani berbagai kewajiban sehingga perjanjian pembiayaan konsumen jauh dari kata seimbang. Masih terdapat klausula-klausula yang memberatkan dan merugikan konsumen. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh konsumen, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Pemerintah sudah seharusnya memfasilitasi perlindungan konsumen bagi konsumen sebagai pihak yang lemah.
PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PAD (PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH) DI KOTA PEKALONGAN CAHYANTAMA DWI RIANTO
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.863 KB)

Abstract

Fishing Port Pekalongan in the field of economic development, in particular Revenue requires a balance among regulations, government agencies, and society. Local government  Pekalongan  has the authority to regulate the importation policy of revenue (PAD) and expenditure Pekalongan city . Nusantara Fishery Port Pekalongan is that generates source non tax received state  (PNBP).  Functions The general company  Ocean Fishery Port (PPS)  as a provider of Fishing Port facilities which the result from facilities is input of itself . its Different from Department of Agriculture, Livestock and Marine (DPPK), which  serves to make the policy Regulation (Regulation) in a form of retribution Fish Auction Place (TPI), is that a source of revenue (PAD) Pekalongan city. Therefore  Fishing Port is expected to be managed in a synergistic or low an institution, if over authority between VAT Housing Department of Agriculture Livestock and Marine until can increase revenue and improve the welfare of fishermen Pekalongan
KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Retno Saraswati, Indarja, Christine Ayu Setyaningrum*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.149 KB)

Abstract

Wewenang pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan ditunjang dengan pembentukan produk hukum daerah, namun pada pelaksanaannya banyak produk hukum daerah yang bertentangan dengan norma hukum diatasnya maupun merugikan masyarakat daerah sendiri. Secara yuridis formal, produk hukum daerah yang merugikan dapat dilakukan pengujian untuk kemudian dibatalkan oleh lembaga peradilan, namun di sisi lain pembatalan peraturan daerah ada juga ditangan Pemerintah. Masing-masing kewenangan tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan sesuai dengan kapasitasnya. Adanya persamaan dan perbedaan kewenangan pembatalan perda kabupaten/kota diharapkan selalu ada harmonisasi dan konsistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.
DIVERSI SEBAGAI AKTUALISASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM (STUDI PENANGANAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SEMARANG) Adhiyoga Wira Dewata*, R.B. Sularto, Tri Laksmi Indraswati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.702 KB)

Abstract

Diversi merupakan metode baru dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan mengutamakan adanya pendekatan Keadilan Restoratif. Secara yuridis, sosiologis dan filosofis pelaksanaan diversi memiliki tujuan akan kontrol secara sosial, pelayanan sosial terhadap pelaku, serta proses keadilan restoratif sebagai landasan utama penerapannya.Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana penerapan diversi dalam penanganan kasus tindak pidana oleh anak dan apakah diversi dalam penanganan tindak pidana oleh anak merupakan aktualisasi restoratif justice.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penerapan diversi dalam penanganan kasus tindak pidana oleh anak sebagai proses peradilan yang sudah mengalami perkembangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tidak lagi dihadapkan penyelesaian perkara melalui serangkaian tahapan peradilan melainkan pengalihan diluar proses peradilan serta bersifat pemulihan kembali sehingga penerapan diversi ini memiliki peran lembaga peradilan sebagai mediator/fasilitator. Sementara diversi dalam penanganan tindak pidana anak merupakan aktualisasi restoratif justice menghasilkan peran yang belum cukup maksimal, akan pelaksanaan pemulihan akibat dampak tindak pidana tersebut baik pertanggungjawaban tindakan kepolisian guna menjamin keamanan masyarakat. Dari upaya keadilan restoratif memberikan suatu implikasi berupa model “Victim-offender mediation” yang mencerminkan keadilan penyelesaian kasus anak secara menyeluruh dari kesepakatan diversi yang dituangkan melalui penetapan pengadilan, sebagai penegakan hukum.
TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PT. APAC INTI CORPORA BAWEN KABUPATEN SEMARANG Hendro Saptono, Sonhaji, Rendi Santoso*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.24 KB)

Abstract

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan mempunyai perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja/buruh. Akan tetapi meskipun sudah ada kesepakatan dan perjanjian kerja, hubungan perusahaan dan pekerja/buruh tidak dapat di hindarkan dari konflik atau permasalahan yang terjadi pada kedua pihak tersebut, terutama pada pelaksanaan PHK. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja pada PT. Apac Inti Corpora mengacu pada perjanjian kerja bersama yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dengan serikat pekerja yang sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 untuk mengurangi perselisihan antara perusahaan dengan pekerja.
TINJAUAN TERHADAP TRUST DALAM PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PADA PT SEMEN INDONESIA Tbk) Agnesia Putri Fajarini*, Budiharto, S.H., M.S, Siti Mahmudah, S.H., M.H
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.625 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi pembentukan holding company BUMN di Indonesia dan  apakah pembentukan holding company BUMN PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dapat dikategorikan melanggar ketentuan tentang Trust dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Regulasi pembentukan holding company BUMN Indonesia yaitu, UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,  Permen BUMN No: Per-05/MBU/2012 tentang Perubahan atas Permen BUMN No: Per-01/MBU/2009 Tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset,Kepmen BUMN No: SK-161/MBU/2012 tentang Perubahan atas Kepmen BUMN No: Kep-17/MBU/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian BUMN Periode 2010-2014, Kepmen BUMN  No: SK-350/MBU/2013 tentang Kebijakan Intemal Kementerian BUMN dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan BUMN, UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan,  Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk BUMN. Pembentukan holding company BUMN PT Semen Indonesia tidak dapat dikategorikan melanggar ketentuan tentang Trust  dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena tidak memenuhi unsur dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan  berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, bahwa perusahaan negara berhak melakukan monopoli.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH OLEH DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI RIAU DALAM PENGAWASAN PERIKANAN Amiek Soemarmi, Sekar Anggun Gading P., Muhammad Zikri*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.612 KB)

Abstract

Berbagai permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Riau, seperti penangkapan yang tidak ramah lingkungan dan kondisi tangkap lebih. maka Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan perikanan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor  29 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau yang merupakan amanat dari Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, terkait kewenangan daerah provinsi yang bercirikan kelautan dan kepulauan. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap pengawasan perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dan kendala apa saja yang dihadapi serta upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau telah melakukan pengawasan perikanan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Pengawasan perikanan ini terkendala dengan terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan perikanan dan permasalahan-permasalahan dari nelayan, seperti : rendahnya pengetahuan nelayan terhadap hukum di bidang perikanan, konflik antar nelayan, dan kemisikinan di wilayah pesisir. Penindakan pelanggaran hukum di bidang perikanan harus dilakukan secara tegas dan sesuai dengan ketentuan hukum, serta bentuk pengawasan juga harus dilakukan secara terstruktur agar pengawasan perikanan lebih efektif.

Page 1 of 157 | Total Record : 1565

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue