PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN BOYOLALI MENURUT UU NO. 29 TAHUN 2009

Nandra Adi Perdana*, Untung Sri Hardjanto, Fifiana Wisnaeni (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro)

Diponegoro Law Journal
Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, transmigrasi merupakan model pembangunan komunitas masyarakat dengan perencanaan kerja sama antar daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan menumbuh kembangkan wilayah lokasi transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Dinas Sosial, Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan program transmigrasi dan langkah serta solusi yang diambil jika terjadi wanprestasi pelaksanaan transmigrasi yang berbasis kerjasama antar daerah.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa upaya Dinas Sosial, Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Boyolali melaluiperencanaan Program Transmigrasi dengan kerja sama antar daerah antara Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Rapak Lambur, Kutai Kartanegara.Berdasarkan hasil penelitian, jika terjadi wanprestasi, Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali terkesan lepas tangan dan menyerahkan pada warga sendiri.Solusi yang telah dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pemantauan danpembinaan terhadap warga di lokasi transmigrasi