<![CDATA[Penyelenggaraan ibadah umrah menjelma menjadi profit yang menguntungkan namun dalam kinerja dan proses penyelenggaraan ibadah umrah telah memunculkan maraknya penyimpangan yang berhadapan dengan hukum. Regulasi penyelenggaraan umrah yang dikeluarkan Kementerian Agama sebagai wakil pemerintah yang bertanggung jawab membina, mengawasi dan menangani problematika umrah merupakan pihak yang bertanggung jawab karena telah melakukan pembiaran sehingga jumlah korban semakin fantastis setiap tahun.Regulasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan umrah memerlukan rancang bangun secara komprehensif dan menyeluruh. Penanganan anomali umrah yang dilakukan beberapa oknum biro travel penyelenggara terkesan lamban karena ditangani dengan cara hukum dan bukan dengan cara politis. Dalam tulisan ini, maslahat menjadi instrumen penting dalam melakukan rancang bangun regulasi penyelenggaraan umrah yang memprioritaskan nilai dan konsep istislahi dan sadd al zari’ah yang keduanya diviralkan dalam berbagai literatur perumusan hukum Islam.Kebijakan istislahi dan sadd al zari’ah dijadikan sebagai barometer atau ukuran dalam meracik dan meramu desain bangunan regulasi penyelenggaraan ibadah umrah sehingga produk regulasi yang dihasilkan dapat diterima masyarakat luas, minim kontroversi, sepenuh hati memberi proteksi dan kenyamanan. Produk regulasi penyelenggaraan ibadah umrah dinilai telah terintegrasi dengan konsep atau nilai istislahi dan sadd al zari’ah karena dirumuskan oleh ulama pewaris nabi sebagai generasi terpelajar yang patut dan pantas dipedomani hingga sekarang.]]>
Copyrights © 2019
