<![CDATA[Abstrak Pemerintah berperan melakukan pemanfaatan dan penggunaan tenaga kerja asing untuk pengembangan tenaga kerja lokal dengan mekanisme transfer knowledge dan transfer technology. Selain pemerintah juga menjadikan tenaga kerja asing sebagai salah satu subjek PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk pemasukan kas negara. Dengan melihat besarnya potensi tenaga kerja asing di Indonesia, maka pemerintah mengakomodir dengan menghadirkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, dan Keputusan Menteri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Tidak Boleh Diduduki Tenaga Kerja Asing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan perpustakaan dengan melakukan penilaian terhadap undang-undang dan peraturan, buku, jurnal, dan sumber-sumber dari internet terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat problematika dalam pengadaan tenaga kerja asing seperti tidak sesuainya jabatan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, masa kerja yang melebihi batas kontrak, dan kurang jelasnya penyusunan hingga pengesahan RPTKA, sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal. Maka berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya lembaga pengawasan tenaga kerja asing yang jelas, maka akan berimplikasi pada terderogasinya hak-hak warga lokal dalam memperoleh pekerjaan sesuai maklumat UUD NRI 1945.Kata kunci: Bela Negara, Pengawasan Tenaga Kerja Asing, Kontrak Sosial]]>
Copyrights © 2017
