Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal
Imas Novita Juaningsih
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Reformulasi Sistem Lembaga Pengawas Tenaga Kerja Asing Sebagai Wujud Bela Negara Di Indonesia Imas Novita Juaningsih; Muhammad Saef; Alliza Khovshov Zanuba Dalil; Widiya Hakim
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i2.13837

Abstract

Abstrak Pemerintah berperan melakukan pemanfaatan dan penggunaan tenaga kerja asing untuk pengembangan tenaga kerja lokal dengan mekanisme transfer knowledge dan transfer technology. Selain pemerintah juga menjadikan tenaga kerja asing sebagai salah satu subjek PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk pemasukan kas negara. Dengan melihat besarnya potensi tenaga kerja asing di Indonesia, maka pemerintah mengakomodir dengan menghadirkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, dan Keputusan Menteri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Tidak Boleh Diduduki Tenaga Kerja Asing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan perpustakaan dengan melakukan penilaian terhadap undang-undang dan peraturan, buku, jurnal, dan sumber-sumber dari internet terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat problematika dalam pengadaan tenaga kerja asing seperti tidak sesuainya jabatan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, masa kerja yang melebihi batas kontrak, dan kurang jelasnya penyusunan hingga pengesahan RPTKA, sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal. Maka berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya lembaga pengawasan tenaga kerja asing yang jelas, maka akan berimplikasi pada terderogasinya hak-hak warga lokal dalam memperoleh pekerjaan sesuai maklumat UUD NRI 1945.Kata kunci: Bela Negara, Pengawasan Tenaga Kerja Asing, Kontrak Sosial
Privatisasi Perusahaan Negara Melalui Holding Company; Menggagas Limitasi dan Sinkronisasi Regulasi Saham Dwiwarna Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Rizal Habibunnajar; Imas Novita Juaningsih
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v2i1.13838

Abstract

Eksistensi saham dwiwarna pada Badan Usaha Milik Negara sejatinya merupakan bentuk kontrol pemerintah terhadap aksi korporasi Perusahaan. Namun, dalam rangka kontrol tersebut, terjadi sebuah problematika penerapan saham dwiwarna yakni superioritas keberlakuan saham dwiwarna pada Badan Usaha Milik Negara dan Superioritas kewenangan yang menabrak prinsip one share one vote, di samping itu problematika lain yang terjadi pada penerapan saham dwiwarna adalah terkait regulasinya, dimana ketentuan saham dwiwarna hanya ada dalam Peraturan Pemerintah dan tidak memiliki payung hukum setingkat undang-undang, padahal saham dwiwarna sebagai proteksi negara seyogyanya diatur dalam aturan yang setingkat undang-undang. Tujuan dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk menjawab problematika penerapan saham dwiwarna pada Badan Usaha Milik Negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yakni metode dengan pendekatan legis positivis dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hal tersebut, penulis menawarkan gagasan limitasi dan sinkronisasi regulasi saham dwiwarna, dengan menempatkan saham dwiwarna hanya pada holding company BUMN, dan mencabut keberlakuan saham dwiwarna pada BUMN Non-holding company, kemudian dalam regulasi ketentuan saham dwiwarna ditempatkan dalam hierarkis setingkat undang- undang, yakni undang-undang BUMN, dan undang-undang Perseroan Terbatas.Kata Kunci: Privatisasi, Saham, Perusahaan Negara
Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia Imas Novita Juaningsih; Yoshua Consuello; Ahmad Tarmidzi; Dzakwan NurIrfan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i6.15363

Abstract

AbstractHealth insurance to the community has been manifested in the constitution of the Indonesian state. With this guarantee, the Indonesian people can have the same rights before the law for the welfare of their people. In responding to the existence of the COVID-19 pandemic that has surrounded the world, one of them is Indonesia. Besides, the problem that occurs due to COVID-19 is that the coordination between the central and regional levels is not optimal which results in the spread of the COVID-19 virus in Indonesia. The foundation of the theory that I use is the theory of justice and the welfare state. Then the method used is juridical normative namely the method with the positivist legist approach with the law approach and comparative approach. So the need for policies that the government can provide so that COVID-19 can be resolved optimally.Keyword: COVID-19, Government Policy, Justice Abstrak Jaminan kesehatan terhadap masyarakat telah termanifestasikan dalam konstitusi negara Indonesia. Dengan adanya jaminan tersebut, maka masyarakat Indonesia dapat memiliki hak yang sama dimata hukum untuk tujuan mesejahterakan rakyatnya. Dalam menyikapi adanya pandemic Covid-19 yang telah mengelilingi dunia bahkan salah satunya adalah Indonesia. Disamping itu, problematika yang terjadi akibat adanya Covid-19 yaitu kurang optimal kordinasi antar pusat dan daerah yang berdampak semakin tersebarnya virus Covid-19 di Indonesia. Landasan teori yang penulis gunakan yaitu teori keadilaan dan walfare state. Kemudian metode yang digunakan adalah yuridis normatif yakni metode dengan pendekatan legis positivis dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparasi (comparation apporoach). Maka perlu adanya kebijakan yang dapat pemerintah berikan agar Covid-19 dapat terselesaikan dengan optimal.Kata Kunci: Covid- 19, Kebijakan Pemerintah, Keadilan
Privatisasi Perusahaan Negara Melalui Holding Company; Menggagas Limitasi dan Sinkronisasi Regulasi Saham Dwiwarna Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Rizal Habibunnajar; Imas Novita Juaningsih
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v2i1.13838

Abstract

Eksistensi saham dwiwarna pada Badan Usaha Milik Negara sejatinya merupakan bentuk kontrol pemerintah terhadap aksi korporasi Perusahaan. Namun, dalam rangka kontrol tersebut, terjadi sebuah problematika penerapan saham dwiwarna yakni superioritas keberlakuan saham dwiwarna pada Badan Usaha Milik Negara dan Superioritas kewenangan yang menabrak prinsip one share one vote, di samping itu problematika lain yang terjadi pada penerapan saham dwiwarna adalah terkait regulasinya, dimana ketentuan saham dwiwarna hanya ada dalam Peraturan Pemerintah dan tidak memiliki payung hukum setingkat undang-undang, padahal saham dwiwarna sebagai proteksi negara seyogyanya diatur dalam aturan yang setingkat undang-undang. Tujuan dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk menjawab problematika penerapan saham dwiwarna pada Badan Usaha Milik Negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yakni metode dengan pendekatan legis positivis dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hal tersebut, penulis menawarkan gagasan limitasi dan sinkronisasi regulasi saham dwiwarna, dengan menempatkan saham dwiwarna hanya pada holding company BUMN, dan mencabut keberlakuan saham dwiwarna pada BUMN Non-holding company, kemudian dalam regulasi ketentuan saham dwiwarna ditempatkan dalam hierarkis setingkat undang- undang, yakni undang-undang BUMN, dan undang-undang Perseroan Terbatas.Kata Kunci: Privatisasi, Saham, Perusahaan Negara
Reformulasi Sistem Lembaga Pengawas Tenaga Kerja Asing Sebagai Wujud Bela Negara Di Indonesia Imas Novita Juaningsih; Muhammad Saef; Alliza Khovshov Zanuba Dalil; Widiya Hakim
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v1i2.13837

Abstract

Abstrak Pemerintah berperan melakukan pemanfaatan dan penggunaan tenaga kerja asing untuk pengembangan tenaga kerja lokal dengan mekanisme transfer knowledge dan transfer technology. Selain pemerintah juga menjadikan tenaga kerja asing sebagai salah satu subjek PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk pemasukan kas negara. Dengan melihat besarnya potensi tenaga kerja asing di Indonesia, maka pemerintah mengakomodir dengan menghadirkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, dan Keputusan Menteri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Tidak Boleh Diduduki Tenaga Kerja Asing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan perpustakaan dengan melakukan penilaian terhadap undang-undang dan peraturan, buku, jurnal, dan sumber-sumber dari internet terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat problematika dalam pengadaan tenaga kerja asing seperti tidak sesuainya jabatan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, masa kerja yang melebihi batas kontrak, dan kurang jelasnya penyusunan hingga pengesahan RPTKA, sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal. Maka berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan tidak adanya lembaga pengawasan tenaga kerja asing yang jelas, maka akan berimplikasi pada terderogasinya hak-hak warga lokal dalam memperoleh pekerjaan sesuai maklumat UUD NRI 1945.Kata kunci: Bela Negara, Pengawasan Tenaga Kerja Asing, Kontrak Sosial
Co-Authors Ahmad Tarmidzi Alliza Khovshov Zanuba Dalil Dzakwan NurIrfan Muhammad Saef Rizal Habibunnajar Widiya Hakim Yoshua Consuello