<![CDATA[Tindakan penundaan berlarut dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berimplikasi menghambat menerbitkan KTUN telahmenimbulkan persoalan hukum yang dapat terindikasi maladministrasi.Tindakan penundaan berlarut ini dikategorikan sebagai biropatologiyang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan legitimasi birokrasi.Karena itulah, permasalahan yang dikaji berupa Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan penundaan berlarut yang berimplikasi maladministrasi dalam Pembuatan KTUN; dan Kedua, perlindungan hukum melalui penegakan disiplin PNS dalam tindakan penundaan berlarut pembuatan KTUN. Metode yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis hukum digunakan secara nornatif kualitatifmelalui penafsiran secara gramatikal dan sistematis. Dari hasil analisis ditemukan bahwa perlindungan hukum adalah kewajiban pemerintah untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat/badan hukum yang mengajukan permohonan KTUN. Bentuk perlindungannya dapat berupa mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dan pemberian sanksi disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengabaikan tugasnya. Kata kunci : biropatologi, penundaan berlarut, perlindungan hukum dan maladministrasi]]>
Copyrights © 2018
