Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS

KEBIJAKAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

Agus Nugraha (Unknown)



Article Info

Publish Date
21 Feb 2019

Abstract

Pemerintah berencana untuk mengubah sistem pensiun PNS dari pay as you go ke fully funded, demi mengurangi beban APBN. Namun rencana kebijakan yang sudah lama diwacanakan tersebut, sampai saat ini belum juga dilakukan, sehingga beban APBN untuk membayar pensiun dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari perspektif ekonomi politik, lambatnya pemerintah mengambil keputusan untuk mengubah sistem pensiun sangatlah dimaklumi. Dari sisi ekonomi politik kelembagaan, pemberlakukaan sistem fully funded untuk mengurangi beban negara, berarti naiknya beban iuran pensiun PNS. Sementara dibenak para pembuat kebijakan, masih melekat nilai penghargaan dan penghormatan terhadap para PNS yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, sehingga rasanya tidak tega untuk menambah beban iuran tersebut. Begitu pula dari pendekatan pilihan publik, tidak bisa dihindari adanya konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan juga sebagai calon penerima pensiun. Tentu, para pejabat pemerintah sebagai mahluk pribadi memiliki kepentingan untuk menghindari penambahan beban bagi dirinya. Untuk itu, agar keputusan perubahan sistem pensiun cepat dilakukan, maka diperlukan pembuat kebijakan yang keluar dari belenggu nilai balas jasa serta mampu meletakkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadinya. Kata Kunci: pensiun PNS, ekonomi politik

Copyrights © 2014






Journal Info

Abbrev

asn

Publisher

Subject

Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi ...