Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat Arena Hukum JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Agus Nugraha
Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep) Haniah Hanafie; Agus Nugraha; Masrul Huda
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.4.1.2019.39-46

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Dana Desa pada Pemerintahan Desa. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif. Wawancara, telaah dokumen dan observasi digunakan sebagai teknik pengambilan data. Lokasi penelitian di empat desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Deskriptif Analisis digunakan sebagai teknik analisis data dan didukung enam tahapan prosedur pengolahan data. Teori akuntabilitas digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu, dilihat dari aspek Keuangan, Manfaat dan Prosedur belum dilaksanakan sebagaimana mestinya
Eksistensi BUMDes dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Penguatan Ekonomi Desa di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Haniah Hanafie; Agus Nugraha; Masrul Huda
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 5, No 1: Juni 2022
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v5i1.1793

Abstract

The establishment of BUMDes to be required for every Village. However, not all BUMDes are in accordance with Permendes No.4 Tahun 2015 there are still BUMDes that do not have any activities at all. The purpose of this study is to examine more deeply about the Existence of BUMDesa in an Effort to Increase Village Original Income (PAD) and Strengthen Village Economy, Susukan District. The concept of Existence, PAD and economic strengthening are used as analytical knifes in research. This study used a qualitative approach. Interviews, observations and documentation review were used as data collection techniques. Descriptive analysis technique is used in processing data by using data analysis procedures proposed by McNabb. Research locations in 4 villages: Susukan, Ujunggebang, Wiyong and Tangkil, Susukan District, Cirebon Regency, West Java Province.The results showed that the existence of BUMDes Subdistrict Susukan was not in line with the expectations of the Act Terms of formality, all four villages had established BUMDesa, but BUMDes of Jembar Jaya in Ujunggebang Village had just started operating in the field of clean water supply business, but had not provided significant benefits. Meanwhile, for the three villages, the BUMDes are not yet running. Special for Susukan Village, although the BUMDes has not carried out activities, it has been able to increase PAD and strengthen the village economy. This is because the Susukan Village Government is able to drive the economy through markets, parking lots and shops and night markets
PENERAPAN PRINSIP RULE OF LAW DALAM PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SIUP DI KOTA TANGERANG SELATAN Agus Nugraha
Arena Hukum Vol. 12 No. 1 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.6

Abstract

AbstractRule of law as one of the principles in the principle of good governance is the main pillar in ensuring the implementation of quality public service, including in the service of issuing a Trading Business License (SIUP). The Purpose of this research is to describe and analyze the application of the rule of law principle in the service of issuing SIUP by the Regional Governent of South Tangerang City. This research uses an empirical juridical method with qualitativ descriptive data analysis techniques. The results of the study show that the application of the rule of law principle in the public service of issuing SIUP in South Tangerang City is still not optimal. This is due to a vacuum of norms, namely the absence of regulation regarding the SIUP Issuance Service Standards which were prepared in a participatory manner in accordance with Act No. 25 of 2009 concerning Public Services.AbstrakRule of law sebagai salah satu prinsip dalam prinsip good governance merupakan pilar utama dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas termasuk dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Tujuan dari penelitian dalam artikel ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip rule of law dalam pelayanan penerbitan SIUP oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. hasil penelitan menunjukkan bahwa penerapan prinsip rule of law dalam pelayanan publik penerbitan SIUP di Kota Tangerang Selatan masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan adanya kekosongan hukum (vacuum of norm) yakni belum adanya pengaturan mengenai Standar Pelayanan Penerbitan SIUP yang disusun secara patisipatif sesuai UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
KEBIJAKAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK Agus Nugraha
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.615 KB)

Abstract

Pemerintah berencana untuk mengubah sistem pensiun PNS dari pay as you go ke fully funded, demi mengurangi beban APBN. Namun rencana kebijakan yang sudah lama diwacanakan tersebut, sampai saat ini belum juga dilakukan, sehingga beban APBN untuk membayar pensiun dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dari perspektif ekonomi politik, lambatnya pemerintah mengambil keputusan untuk mengubah sistem pensiun sangatlah dimaklumi. Dari sisi ekonomi politik kelembagaan, pemberlakukaan sistem fully funded untuk mengurangi beban negara, berarti naiknya beban iuran pensiun PNS. Sementara dibenak para pembuat kebijakan, masih melekat nilai penghargaan dan penghormatan terhadap para PNS yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, sehingga rasanya tidak tega untuk menambah beban iuran tersebut. Begitu pula dari pendekatan pilihan publik, tidak bisa dihindari adanya konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan juga sebagai calon penerima pensiun. Tentu, para pejabat pemerintah sebagai mahluk pribadi memiliki kepentingan untuk menghindari penambahan beban bagi dirinya. Untuk itu, agar keputusan perubahan sistem pensiun cepat dilakukan, maka diperlukan pembuat kebijakan yang keluar dari belenggu nilai balas jasa serta mampu meletakkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadinya. Kata Kunci: pensiun PNS, ekonomi politik
KEBIJAKAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) DALAM PERSPEKTIF SOUND GOVERNANCE Agus Nugraha
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.535 KB)

Abstract

Efektivitas penyelenggaraan seleksi CPNSD oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri, masih patut dipertanyakan. Selama paradigma pemerintahan daerah sebagai pokok permasalahannya, belum berubah. Paradigma “government” yang dominan digunakan, meletakkan kepala daerah sebagai penguasa tunggal yang menentukan pengangkatan CPNSD. Padahal di era demokrasi, globalisasi, dan maraknya ketidakpercayaan publik, sudah saatnya menerapkan paradigma “governnace”, yang berkembang menjadi good governance (GG) dan bertransformasi menjadi sound governance (SG). Dalam perpektif SG, pemerintah daerah semestinya menyadari akan berbagai keterbatasan dan beratnya tantangan global, sehingga mau berbagi kewenangan untuk membangun suatu kemitraan dengan sesama sektor publik, swasta, masyarakat sipil, dan kekuatan internasional demi menyelesaikan berbagai masalah publik. Dengan kemitraan yang dilandasi oleh saling kepercayaan, tentu kepala daerah akan sangat yakin dengan keputusan terbaik dari penyelenggara seleksi CPNSD, dan turut mengamankan keputusan tersebut dari berbagai intervensi pihak lain. Dengan kepercayaan yang tinggi, seleksi CPNSD dapat berjalan sesuai prinsip merit system dan bebas KKN, sehingga mampu melahirkan aparatur pemerintah daerah yang handal dan profesional, demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kata kunci : seleksi dan sound governance
Pemilihan Presiden dalam Islam Agus Nugraha
Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat Vol 6, No 3 (2004): Refleksi
Publisher : Faculty of Ushuluddin Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ref.v6i3.37876

Abstract

Indonesia, with the largest Muslim population in the world, for the first time in 2004 conducted direct presidential elections. This certainly will serve as a reference for other Muslim nations in selecting their leaders. Islam, as the religion embraced by the majority of the Indonesian people, has undergone a long historical journey in choosing the country’s leaders or president. As a reference point, one can examine the practices of leadership selection during the era of the Rightly Guided Caliphs (Khulafa’ Al-Rasyidin), and subsequent Islamic governance. Moreover, although the Qur’an and Sunnah do not explicitly provide a pattern for selecting leaders, Islamic thinkers have offered concepts on how the Muslim community should choose its president. The results of this study indicate that generally there are three patterns of selecting a president in Islam: the appointment pattern, the consultation pattern involving representatives of the people, and the pattern of direct election by the people.
Hastag War on Social Media: Unraveling Framing Strategies in the Duel #2019GantiPresiden Vs. #DiaSibukKerja Nawiruddin; Sirojuddin Aly; Agus Nugraha; Siska Armawati Sufa; M. Wiranata Pratama
RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa Vol. 10 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Linguistik Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jr.10.1.2024.228-247

Abstract

Social media has emerged as the primary avenue for individuals to articulate their political and social stances. Hashtag wars, a prevalent phenomenon, witness divergent groups utilizing hashtags to promote their agendas and express viewpoints. Within the political realm, these hashtag battles often serve as arenas for discourse and mass mobilization. This study aimed to unveil the framing strategies employed in the hashtag war between #2019GantiPresiden and #DiaSibukKerja on social media. Utilizing a content analysis approach, the research scrutinizes hashtag usage, conveyed messages, and user responses. Various framing techniques, including episodic and thematic framing, alongside positive and negative framing, are analyzed. Moreover, the research explores the influence of social media usage and user interactions on the dissemination of political messages during hashtag wars. Findings indicate the dominance of #2019GantiPresiden in the social media hashtag war. The framing strategies and political discourse of both hashtags serve distinct purposes. #2019GantiPresiden utilizes sentiment-driven or provocative language to highlight dissatisfaction with Jokowi's leadership, while #DiaSibukKerja underscores Jokowi's achievements, emphasizing stability and success. In terms of hashtag impact, #2019GantiPresiden effectively influences public opinion and garners widespread support. Conversely, #DiaSibukKerja succeeds in portraying Jokowi's leadership positively. The practical implications of this research can aid stakeholders in politics and social media to comprehend effective framing techniques for disseminating political messages through digital platforms.
Co-Authors Haniah Hanafie M. Wiranata Pratama Masrul Huda Masrul Huda Nawiruddin Sirojuddin Aly Siska Armawati Sufa