<![CDATA[Kebijakan pensiun dini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja pegawai atas dasar profesionalisme yang terkait dengan kompetensi, yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan atau yang sedang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Jika dalam praktik penataan PNS terdapat kesenjangan antara yang senyatanya (sein) dengan yang seharusnya (sollen), maka diperlukan evaluasi atas kebijakan guna mereduksi kesenjangan melalui pendekatan sistem hukum. Berdasarkan analisis, dapat diketahui bahwa saat ini pemerintah perlu melakukan langkah-langkah kongkrit yang bertujuan untuk mempertautkan antara kepentingan pegawai dengan organisasi yaitu dengan cara membuat sistem pensiun dini, baik dari aspek substansi, struktur dan budaya hukum guna mengintegrasikan arah tujuan dan sasaran kebijakan. Kata kunci : evaluasi kebijakan, pensiun dini, pendekatan sistem hukum]]>
Copyrights © 2014
