<![CDATA[Abstrak Banyaknya polemik yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mulai dari kurang maksimalnya fungsi legislasi dimana DPR dinilai tidak produktif dalam menghasilkan undang-undang, alih-alih produktif, ketika menghasilkan Rancangan Undang-Undang (RUU) malah menimbulkan hasil yang sangat kontreversial. Seperti RUU KUHP terbaru, revisi UU Komisi Pemberantasan orupsi (KPK) dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Berita miring tentang lembaga legislatif di Indonesia sudah menjadi rahasia umum, mulai dari minimnya anggota yang hadir saat rapat sampai ada yang tertidur dirapat dan persoalan lainnya. Sehingga muncul pertanyaan besar, apa yang harus dibenahi dan diperbaiki dalam lembaga yang sangat krusial peran dan fungsinya di Indonesia. Penelitian ini merangkum pendapat-pendapat pemikir dalam dunia ketatanegaraan islam sehingga menganalisis bahwa kapabilitas atau kompetensi anggota DPR adalah sebab utama yang menyebabkan sejumlah permasalahan yang terjadi. Lebih lanjut konsep ketatanegaraan islam menjawab bahwa aspek profesionalitas dan keahlian adalah hal utama yang menjadi prioritas orang-orang yang mengisi jabatan di legislatif. Sehingga perlu adanya rekontruksi syarat-syarat orang yang akan mengisi jabatan anggota DPR diperlukan orang-oramg yamg memiliki kapabilitas serta keahlian dibidang baik fungsi legislasi , anggaran maupun pengawasan. Muaranya adalah maksimalnya kinerja anggota legislatif yang menjadi reperesentasi dari seluruh rakyat Indonesia. Kata Kunci : Rekonstruksi, Legislatif, Kapabilitas, Tata Negara Islam]]>
Copyrights © 2020
