Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.273
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Analisis: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Ushuluddin Al-Ahkam Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam Jurnal Bina Praja SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Jurnal Istiqro' Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Anterior Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Jurnal Hadratul Madaniyah Jurnal Sosiologi Agama Jurnal Penelitian IPTEKS Istinbath : Jurnal Hukum Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Hunafa: Jurnal Studia Islamika Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Contemporary Society and Politics Journal The Sociology of Islam Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Palangka Law Review Equality Before The Law Jurnal Jurisprudence Adil Ka'Talino: Jurnal Hukum dan Wacana Keadilan
Muhammad Wahdini
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
REKONSTRUKSI SYARAT ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN ISLAM Wahdini, Muhammad
Jurnal Istiqro Vol 6 No 01 (2020): Januari 2020
Publisher : Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30739/istiqro.v6i01.513

Abstract

Abstrak Banyaknya polemik yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mulai dari kurang maksimalnya fungsi legislasi dimana DPR dinilai tidak produktif dalam menghasilkan undang-undang, alih-alih produktif, ketika menghasilkan Rancangan Undang-Undang (RUU) malah menimbulkan hasil yang sangat kontreversial. Seperti RUU KUHP terbaru, revisi UU Komisi Pemberantasan orupsi (KPK) dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Berita miring tentang lembaga legislatif di Indonesia sudah menjadi rahasia umum, mulai dari minimnya anggota yang hadir saat rapat sampai ada yang tertidur dirapat dan persoalan lainnya. Sehingga muncul pertanyaan besar, apa yang harus dibenahi dan diperbaiki dalam lembaga yang sangat krusial peran dan fungsinya di Indonesia. Penelitian ini merangkum pendapat-pendapat pemikir dalam dunia ketatanegaraan islam sehingga menganalisis bahwa kapabilitas atau kompetensi anggota DPR adalah sebab utama yang menyebabkan sejumlah permasalahan yang terjadi. Lebih lanjut konsep ketatanegaraan islam menjawab bahwa aspek profesionalitas dan keahlian adalah hal utama yang menjadi prioritas orang-orang yang mengisi jabatan di legislatif. Sehingga perlu adanya rekontruksi syarat-syarat orang yang akan mengisi jabatan anggota DPR diperlukan orang-oramg yamg memiliki kapabilitas serta keahlian dibidang baik fungsi legislasi , anggaran maupun pengawasan. Muaranya adalah maksimalnya kinerja anggota legislatif yang menjadi reperesentasi dari seluruh rakyat Indonesia. Kata Kunci : Rekonstruksi, Legislatif, Kapabilitas, Tata Negara Islam
Ijma’ Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara Hasanudin Muhammad; Agus Alimuddin; Muhammad Wahdini; Lisda Aisyah
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 17 No 2 (2020): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v17i2.2391

Abstract

Ijma’ adalah salah satu metode yang pembahasannya semakin berkembang karena konsep Ijma’ yang dirumuskan oleh para ulama fuqaha terdahulu ternyata di masa sekarang menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Ijma’ bisa diimplementasikan. Ketika Ijma’ dipahami sebagai kesepakatan ulama maka ulama yang seperti apakah pada saat ini yang dapat membentuk sebuah kesepakatan yang dapat dipakai umat. Kemudian masih memungkinkah akan adanya sebuah ijtihad berbentuk Ijma’ yang akan dikaitkan dengan kontek negara bangsa ini. Dengan metode library research dan content analysis terhadap penafsiran beberapa ayat Al-Qur’an yang terkait. Tujuan penelitian ini adalah sebagai konteks negara bangsa bahwa Ijma’ dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif sebagai wakil rakyat, sehingga produk-produk hukumnya jika disepakati bisa dikatakan dengan Ijma’. Dan upaya kontekstualisasi konsep rukun Ijma’ dari segi kriteria mujtahid maupun secara yuridis historis bahwa Ijma’ itu adalah sebuah konsensus, maka dalam konteks negara bangsa peraturan-perundang-undangan menjadi keniscayaan menjadi sebuah Ijma’. Konsep Ijma’ ini akan menghasilkan sebuah dalam konteks negara bangsa peraturan-perundang-undangan menjadi keniscayaan menjadi sebuah Ijma’. Seperti Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan peraturan perundangan lainnya.
Rekonstruksi Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam Muhammad Wahdini
Jurnal Istiqro Vol 6 No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30739/istiqro.v6i1.559

Abstract

The many polemics that occur in the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), starting from the lack of the maximum legislative function where the Parliament is considered not productive in producing laws, instead of being productive, when producing Draft Laws actually results in highly controversial results. Like the latest Penal Code Bill, the Corruption Eradication Commission Law revised and caused turmoil in the community. Slanted news about legislative institutions in Indonesia has become a public secret, ranging from the lack of members present at meetings to those who are sleeping together and other issues. This research summarizes the opinions of thinkers in the world of Islamic state administration so that analyzing the capability or competence of DPR members is the main cause that causes a number of problems that occur. Furthermore, the concept of Islamic constitutionality answers that the professionalism and expertise aspects are the main priorities of those who fill positions in the legislature. So that there is a need to reconstruct the conditions of people who will fill the positions of DPR members needed by people who have capabilities and expertise in both the legislative, budgetary and supervisory functions. The estuary is the maximum performance of legislative members who are the presentations of all Indonesian people.
POLITIK MODERAT: Studi Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi Muhammad Wahdini
Jurnal Sosiologi Agama Vol 14, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.079 KB) | DOI: 10.14421/jsa.2020.141-04

Abstract

This paper discusses the thoughts of Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi in the political field. Al-Buthi is a figure that is considered by some to be controversial because it is close to the Al-Assad regime, which in fact the majority of scholars hate the Al-Assad regime which is considered wrong. This paper is the result of a study of several literary literature relating to Al-Buthi's political conception. In this case Al-Buthi places more emphasis on moderation which leads to the unity of a country. His socio-political experience in the struggle over political issues in Suriah led him to very moderate thinking. His rejection of the revolution and more agree with reform because of the comparative advantage of the two. Al-Buthi emphasizes more on how moderate politics he prioritizes the creation of unity in the state of the nation so that its benefits for citizens are met. In addition to his rejection of extreme ways of politics he also placed women's representation as part of a government
PARADIGMA SIMBIOTIK AGAMA DAN NEGARA (STUDI PEMIKIRAN AHMAD SYAFI’I MAARIF) Muhammad Wahdini
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.72 KB) | DOI: 10.18592/jils.v4i1.3701

Abstract

AbstrakPenelitian ini akan membahas peran epistemologi dalam membangun hukum Islam. Metode yang digunakan melalui kajian pustaka dari beberapa literatur pada studi filsafat hukum Islam. Studi ini menemukan bahwa metode istinbath dengan pendekatan maqashid al-Shari dapat menggabungkan dan memecahkan beberapa masalah hukum yang terjadi dalam konsep perdebatan. Metode ini dianggap efektif dalam mengembangkan konsep hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan zaman.Kata kunci: epistemologi; hukum; ijtihadAbstractDiscourse on religious and state relations is increasingly developing among Muslim intellectuals. Likewise the idea of returning Islamic law as a basic principle of statehood in Indonesia has begun to be re-discussed. Ahmad Syafi'i Maarif is one of the influential and phenomenal Muslim intellectual figures in Indonesia. The transformation of his thoughts on religion and the state became interesting, from a fundamental concept to a modernist moralist since he went to Chicago and studied with Fazlur Rahman. After the transformation, Syafi'i Maarif had a symbiotic paradigm about the relationship between religion and the state. Islam needs an instrument called the state. The state is needed to support religion. For Ahmad Syafi'i Maarif, the state is an important tool for religion. However, religion (Islam) does not have to or is the basis of the state.Keywords: Symbiotic Paradigm, Ahmad Syafi'i Maarif, Religion, Country
PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PASCA BERLAKUNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 Maulana Adi Tama; Muhammad Wahdini
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang mediasi dalam penyelesaian perkara percerian di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca berlakunya Peratuaran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan salah satu hakim dan dokumentasi arsip-arsip/catatan-catatan yang ada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara percerian di Pengadilan Agama Yogyakarta sudah sesuai dan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK TABUNGAN SANTRI BERDASARKAN ANALISIS SWOT (STUDI KASUS PADA BMT KHAIRUL IKHWAN MARTAPURA) Septianor Nugraha; Muhammad Wahdini
Jurnal Istiqro Vol. 9 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30739/istiqro.v9i1.1968

Abstract

The research uses qualitative and quantitative analysis techniques. Qualitative analysis is used to describe the process of activities and determine alternative company strategies, while quantitative analysis is used to identify internal and external factors. The purpose of this study was to determine internal factors, external factors, alternative strategies, and marketing strategy priorities for students' savings products at BMT Khairul Ikhwan Martapura. The results of the identification of the company's internal factors show the strengths that are currently owned by the company, namely having a ball pick-up system, giving packages/prizes, free administration fees, satisfying service and using an IT application system. While the internal factors that are the company's weaknesses, namely limited manpower or employees, taking savings once a year, lack of promotion, not yet widely known product and lack of product development to meet market demand. From the results of the identification of the company's external factors, opportunities were generated that could be utilized by the company, namely the majority of students in Martapura, high public trust in BMT Khairul Ikhwan, many people began to be interested in the sharia system, cooperated with agencies, and had laws that supported BMT. Meanwhile, the threat to companies is the decline in the ability of santri/students to save, the large number of Islamic financial institutions, the more innovative products of other competitors equipped with advanced technology, the large number of the same/similar products, and savers who are not bound by BMT membership. The priority strategies for BMT Khairul Ikhwan Martapura are maintaining trust and establishing good communication, optimizing marketing resources, improving product quality, expanding market share, looking for new tips in disseminating student savings products, BMT must optimize increasing customer loyalty, carry out various kinds of social activities in the community, and maintain human resources with the potential to provide the best service in order to face competitors.
Produk Hukum dalam Konfigurasi Politik di Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin Muhammad Wahdini; Ariyadi Ariyadi
Palangka Law Review VOLUME 1 ISSUE 2, SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v1i2.4042

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana produk hukum pada konfigurasi politik di era demokrasi terpimpin dengan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Hasilnya adalah bahwa Demokrasi terpimpin menjadi era dimana kekuasaan Presiden menjadi tidak terbatas dan bertentangan dengan konsepsi negara hukum. Gagasan Nasakom yang diterapkan oleh Presiden Soekarno di era itu melahirkan produk hukum dan kebijakan yang otoriter sehingga menjadikan konfigurasi politik pada masa Demokrasi Terpimpin terdapat pemaksaan terhadap ide ide politik penguasa pada saat itu
Narasi Religiusitas Politik : Strategi Calon Gubernur Kalimantan Selatan Pada Pemilukada 2020 Wahdini, Muhammad
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v10i1.4287

Abstract

South Kalimantan, which is dominated by the Banjar tribe, has a strong religious culture in various sectors, including the political sector. Tuan Guru's role is very important in the political map of South Kalimantan, so that in every political contest, Tuan Guru's role cannot be ignored in gaining public support for candidates. As the one-election governor of 2020, the role of Tuan Guru is very influential in the process of winning one of the candidate pairs. This paper aims to analyze the pattern of religious narratives in politics that occur in Indonesia's Borneo South. In addition, this paper also analyzes the role of Tuan Guru in the world of politics in South Kalimantan. This writing was produced from a literature review with data sources in the form of important research results related to religious and political issues in Kalimantan. This paper also uses articles that are directly related to the issue at hand. This paper argues that the narrative of political religiosity is a strategy used by candidate pairs to gain the sympathy of voters. The approach with Tuan Guru carried out by the candidates was, in fact, very effective in gaining votes in the gubernatorial election process.
FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN KALIMANTAN TENGAH Salasiah, Salasiah; Sanawiah, Sanawiah; Ariyadi, Ariyadi; Wahdini, Muhammad
Usroh Vol 8 No 1 (2024): Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/ujhki.v8i1.22972

Abstract

Fenomena permohonan  isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun dari tahun 2018 sampai 2022 terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan perkara permohonan lainnya. Pada wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun pencatatan perkawinan masih minim terjadi dikarenakan banyaknya perkawinan yang masih dilakukan secara sirri atau pun secara adat sehingga perkawinan mereka belum terdaftar atau dicatat pada Kantor Urusan Agama, yang menyebabkan kesulitan saat mengajukan dokumen-dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk, Paspor dan sertifikat kelahiran anak dan administrasi negara lainnya dikarenakan tidak memiliki dokumen berupa akta nikah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik random sampling dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab tingginya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun adalah pertama, karena kurangnya pengetahuan pemohon tentang masalah hukum dan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kedua, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan melalui Penghulu/Pembantu PPN tapi tidak diteruskan oleh Penghulu ke Kantor Urusan Agama sehingga mereka tidak mendapatkan buku nikah. Ketiga, faktor adat istiadat setempat yang masih diyakini oleh Pemohon. Keempat, faktor umur dikarenakan para Pemohon saat melakukan pernikahan belum cukup umur sehingga permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat. Kelima, faktor alam karena begitu luas wilayah Kabupaten Gunung Mas dan masih kurang memadainya akses jalan ke Kantor Urusan Agama yang masih jauh dan rusak sehingga menyebabkan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya. Kata Kunci: Isbat Nikah; Pengadilan Agama; Kesadaran Hukum
Co-Authors Abdillah, Muhammad Torieq Abdul Helim Achmadi Achmadi Agus Alimuddin Ahamed Sarjoon Razick Ahmad Baihaki ahmad habibi Ahmad Syarif Ahmad, Jafar Ardi Akbar Tanjung Ariyadi Ariyadi Ariyadi, Ariyadi Armadiansyah Armadiansyah Budiarti, Erlita Dian May Syifa Fatmawati, Amelia Fauziah Hayati Fikrianoor, Ardiyan Handayani, Iva hasanudin muhammad Ibrahim Mohamed, Adil Hassan Ichwan Ahnaz Alamudi Jubba, Hasse Kamsi Kamsi Kamsi, Kamsi Lilik Kholisotin Lisda Aisyah Lisda Aisyah Mahmud Hibatul Wafi Mariani Mariani Maulana Adi Tama Muhammad Noor Shaleh Muhammad Torieq Abdillah Norcahyono Norcahyono Raihanah Abdullah Ranti Suminar Endah SALASIAH SALASIAH, SALASIAH Sanawiah Septianor Nugraha Sodiq, Yanwar Sudirman Sudirman Syahroni, Akhmad Turdialiev Mukhammad Ali Polatjon Ogli Yamani, Antung Yusna Zaidah