<![CDATA[Penelitianinibertujuanini untukResponsiveGovernance Pemerintah Daerah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.Metodepenelitian yang digunakanyaitupendekatankualitatifdengantipe penelitian fenomenologi denganmelakukanpengumpulanyangdiperolehmelaluiteknikobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputireduksi data, penyajian data, dan penarikankesimpulan.Hasil penelitianmenunjukkanbahwapada dimensi ko-eksistensi terjadi kesatuan arah pelaksanaan program secara terstruktur pada setiap tingkatan mulai pusat hingga kecamatan dan keterlibatan penting peran pendamping PKH Kemudian dari dimensi Tradisi atau Budaya menunjukkan permasalahan yang menjadi kendala yaitu adanya sikap acuh dari masyarakat yang tidak melaporkan kondisi yang sesungguhnya bisa jadi dia sudah tidak layak menerima bantuan namun dibiarkan saja, selain itu masyarakat yang semestinya dapat menerima bantuan cenderung mengabaikan persyaratan untuk memperoleh bantuan menunggu sepenuhnya arahan pendamping. Terlihat kurangnya totalitas pendamping dalam melakukan pekerjaanya. Selanjutnya pada dimensi Basis Kekuasaan menunjukkan pelaksanaan program PKH melibatkan SDM dari berbagai komponen pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai daerah Pemerintah merespon jika ada laporan penyalahgunaan dana PKH yang masuk ke Dinas Sosial seperti ada yang tidak layak menerima/tidak masuk dalam golongan keluarga miskin ini pemerintah akan melakukan evaluasi dan jika dugaan ada dugaan penyalagunaannya yang terbukti maka akan ditindaklanjuti ke pihak berwajib. Pendamping ini dimonitoring kinerjanya dan berwajiban memberikan laporan kerja mereka. Kemudian respon pemerintah terhadap kinerja pendamping yang tidak efektif maka akan dievaluasi dan tetap dimonitoring serta dibantu dengan peningkatan pelatihan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek). Kemudian hasil penelitian pada dimensi opini publik menunjukkan terdapat respon positif masyarakat berupa pemanfaatan program PKH bagi kehidupan mereka namun terdapat dugaan negatif masyarakat terhadap pemerataan pemberian bantuan PKH. ]]>
Copyrights © 2019
