<![CDATA[AbstractRegional autonomy theoretically makes public service close to the public. This paper argues that In Indonesia context, more centralization adjustment happens in line with the fundamental public service disparity. Such problems lead to the wicked problems of governing public service. It finds that there is a current trend in public service disparity, for example, the amount of medical doctor and teacher which has unequal distribution comparing to the rural and urban area. The paradigm of the welfare state should be transformed welfare region as well. All problems are in regional; the state should accommodate and facilitate region to handle such disparity not only move with centralization policy agenda.Keywords: Public Service; Disparity; Regional Autonomy Abstrak Otonomi daerah secara teoritis membuat layanan publik dekat dengan publik. Makalah ini berpendapat bahwa dalam konteks Indonesia, penyesuaian sentralisasi lebih banyak terjadi sejalan dengan kesenjangan layanan publik yang mendasar. Masalah seperti itu mengarah pada masalah jahat dalam mengatur pelayanan publik. Ini menemukan bahwa ada tren saat ini dalam kesenjangan layanan publik, misalnya, jumlah dokter dan guru medis yang memiliki distribusi yang tidak setara dibandingkan dengan daerah pedesaan dan perkotaan. Paradigma negara kesejahteraan juga harus ditransformasikan menjadi wilayah kesejahteraan. Semua masalah ada di wilayah; negara harus mengakomodasi dan memfasilitasi daerah untuk menangani kesenjangan tersebut tidak hanya bergerak dengan agenda kebijakan sentralisasi.Kata Kunci: Layanan Publik; Disparitas; Otonomi Daerah]]>
Copyrights © 2020
