<![CDATA[Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan daerahnya, sebagaimana undang-undang Otonomi Daerah No.7 tahun 1974 .. Untuk mewujudkannya perlu upaya yang sungguh-sungguh, dengan modal sumber daya yang dimilikinya. Dalam proses pencapaian tujuan tidak lepas dari berbagai persoalanl hambatan. Salah satu hambatan adalah yang terkait dengan SDM (Sumber Daya Manusia), yakni perilaku aparatur pemerintah. Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparatur. Antara lain dengan diagnosa organisasi, analisis sitem dan prosedur. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi perilaku aparatur yang counter productive, sehingga menghambat laju perkembangan organisasi. Hal-hal yang nampak dari perilaku tersebut bisa jadi merupakan penyakit organisasi (patologi birokrssi), yang sudah merupakan budaya dalam organisasi tersebut. Melalui tulisan ini akan dikupas beberapa patologi yang kemungkinan muncul dalam birokrasi pemerintahan, antara lain astigmatisme, xenophobia, paranoia, dll.; sebab-sebab terjadinya, bagaimana berproses dalam organisasi publik dan solusi yang ditawarakan serta pendekatan yang bisa diterapkan.]]>
Copyrights © 2005
