<![CDATA[Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini faktor yang menyebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap warga yang tanahnya untuk pembangunan dan infrastruktur jalan untuk kemajuan kota, serta permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan yang mana kompensasi yang didapatkan oleh masyarakat kurang memadai untuk pindah dari suatu tempat ke tempat yang baru sehingga tidak terselesainya suatu permasalahan antara pemerintah dan masyarakat di sekitarnya. Terkait paradigma dan aspek kompensasi fisik serta non fisik, penulis berpendapat bahwa nilai-nilai fundamental seperti hak asasi, keadilan dan kesejahteraan tidak teraktualisasi secara tepat dan seimbang dalam berbagai peraturan pertanahan, khususnya yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum.Nilai-nilai pancasila dan filosofi Pasal 33 UUD 1945 tentang moral, keadilan, hak asasi dan kesejahteraan belum seutuhnya menjadi pijakan dan acuan utama dalam penyusunan regulasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk soal pehitungan kompensasi yang adil. Hal itulah yang menjadi sumber pokok konflik atau sengketa dalam setiap kebijakan dan usaha pengadaan tanah oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana publik demi kepentingan umumDalam hal pencabutan hak atas tanah, terdapat dua kepentingan yang seimbang, yaitu kepentingan pemegang hak atas tanahnya tentu menginginkan sejumlah ganti rugi dari kepentingan pemerintah, dan di lain pihak yaitu melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, pemecahan permasalahan pertanahan harus memperhatikan dua kepentingan yang berbeda itu sehingga di samping terlaksananya pembangunan yang diprogramkan, juga terpelihara hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat untuk meningkatkan pembangunan menuju masyrakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keywords : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK PENATAAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) DAN RUANG MILIK JALAN (RMJ)]]>
Copyrights © 2013
