<![CDATA[Sejak mendapatkan kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, Republik Demokratik Kongo Selalu berada dalam situasi konflik antar etnis maupun konflik politik. Konflik-konflik yang terjadi dalam bentuk perang antar etnis, Pemberontakan, kudeta militer, dan gangguan keamanan yang dilakukan oleh milisi-milisi bersenjata terhadap masyarakat. Konflik Kongo menarik perhatian dari banyak pihak baik dari negara-negara barat, PBB dan juga dari negara-negara dikawasan Afrika pada khususnya. Pada tanggal 10 juli 1999 telah di tandatangani perjanjian perdamaian Lusaka yang di kenal dengan Lusaka Ceasefire Agreement (LCA). Berdasarkan perjanjian ini dibentuklah operasi perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo yang di berinama MONUC (Mission de l’organisation des Nations Unies en Republique Democratic du Congo). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa posisi anak-anak dan perempuan masih sangat rentan selama konflik bersenjata. Penyelesaian dan pencegahan segala bentuk pelanggaran yang di lakukan terhadap anak dan perempuan selalu mengalami kegagalan dan hambatan, ini di sebabkan oleh lemahnya komitmen pemerintah Kongo dalam mendukung dan melaksanakan upaya-upaya yang telah di lakukan untuk mencegah dan mengurangi segala bentuk pelanggaran terhadap anak dan perempuan. Selain itu pelaksanaan perjanjian genjatan Lusaka dianggap tidak berkontribusi secara signifikan terhadap upaya penciptaan kedamaian di Kongo. Di ikuti berlakunya Impunitas dalam setiap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan ketidakstabilan serta lemahnya otoritas pemerintah membuat posisi anak-anak dan perempuan menjadi sangat rentan selama konflik. Keyword: Perlindungan, Anak dan Perempuan, Kongo  ]]>
Copyrights © 2015
