<![CDATA[Pada era globalisasi ini banyaknya produk makanan olahan impor dari luar negeri. Banyaknya konsumen yang tahu akan rasa dari makanan olahan impor tersebut menyebabkan tingginya permintaan akan makanan olahan impor. Disisi lain hal inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan keamanan, mutu dan gizi dari makanan olahan impor jika dikonsumsi oleh konsumen. Peredaran produk makanan impor yang tidak berlabel izin edar kode makanan luar (ML) sangat disayangkan karena hal tersebut melanggar hak-hak konsumen yaitu mengenai Pasal 4 Undang-Undag Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta melanggar ketentuan Label Pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan kententuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam peneilitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan bahwa perlindungan konsumen terhadap makanan olahan impor yang tidak mencantukan nomor izin edar kode makanan luar (ML) sudah dilaksanakan secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang. Tetapi, pada kenyataanya hak-hak konsumen tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal dikarenakan masih ada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban mencantumkan kode izin edar makanan luar pada kemasan makanan yang diimpor.  Keywords : Perlindungan Konsumen, Label, Makanan Impor]]>
Copyrights © 2016
