<![CDATA[Pengendalian pemanfaatan lahan yang distrategikan seringkali mengalami benturan dan atau penyimpangan dengan berbagai bidang lainnya. Kaitannya dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTR Kota). Yang dihubungkan dcngan penyediaan ranah untuk kepentingan pemerinrah dun swasta sangat erat dengan bagaimana parencanaan kota. Pembebasan lahan untuk pambangunan pemukiman, perkantoran, hotel, mall, pusat perbelanjaan, apartemen, dan sabagainya di tengah kota seringkali mengakibatkan dampak yang tidak menguntungkan, karena mereka terpaksa kehilangan tempat tinggal, Bahkan mengorbankan aspek kepentingan umum. Seperti menghilangkan jalur-jalur hijau, hutan kota, Pertamanan dan lain sebagainya. Masalah pembangunan berbagai jenis bangunan, bukan sekedar masalah kasejahteraan, tetapi mengandung muatan politik serta implikasi politik yang luas. Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan yang hanya sebatas fungsi koordinatif mesti ditingkatkan sampai pada aspek dan dimensi operasional aplikatif. Melalui penelitian ini penulis mencoba melakukan pembahasannya dalam perspektif hukum normatif yaitu dengan melihat sejauh mana singkronisasi penataan peraturan perundangan dibidang perencanaan, pembangunan dan izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah selaku badan yang berwenang, sehingga diharapkan dengan tatanan hukum yang baik akan dapat disimpulkan permasalahan yang dialami di perkotaan terutama dalam pemanfaatan lahan yang sangat urgens dapat diatasi.Penelitian ini diberi judul Analsisi yuridis terhadap kebijakan pemerintah daerah Dalam Pembuatan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Dalam Hubungannya Dengan perizinan Pembangunan Kawasan Permukiman, judul ini disimpulkan dalam menjawab rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini, yaitu secera garis besar ingin melihat bagainana tinjauan yuridis dari kesemua aspek penataan ruang, perizinan dan permukimaa dalam kawasan perkotaan. Harapan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran, system pengaturan yang ada dan berlaku sekarang ini ditinjau dati aspek normatif masih terdapat beberapa benturan hukum, terutama dalam pemberian izin mendirikan bangunan yang belum sesuai dengan penataan ruang yang telah ditetapkan, hal ini selah satu sebabnya adalah dimana pemberi izin hanya semata-mata untuk peningkatan pendapatan daerah yang selama ini tanpa memandang aspek pengaturan dalam penataan ruang. Keyword : Tata Ruang Wilayah, Kebijakan Pemerintah Daerah, Perizinan Pembangunan Kawasan Permukiman dan Perumahan]]>
Copyrights © 2013
