<![CDATA[Hidup Layak adalah hak semua warga Negara dan untuk mewujudkan hal tersebut Negara harus memberikan jaminan seperti yang tertuang dalam UUD tahun 1945 pasal 34 yang menyebutkan “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara†kalimat dipelihara disini mengandung makna yang sangat luas dimana Negara dalam hal ini pemerintah harus memberikan jaminan dalam kehidupan social. Suatu generasi yang tingkat kecerdasan, kesehatan fisik dan mentalnya berkurang, sehingga akan terjadi Kemiskinan salah satu kendala terbesar yang dihadapi sekarang adalah eksploitasi terhadap anak dalam melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan atau keahlian tertentu, seperti pemulung, pedagang asongan dan prostitusi. Disamping itu krisis ekonomi juga melahirkan anak-anak yang tergolong sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti anak terlantar,anak nakal, pecandu narkotika, balita terlantar, anak jalanan dan lain sebagainya yang jumlahnya kian hari kian meningkat. Meningkatnya populasi anak jalanan terutama di kota-kota besar di Indonesia termasuk di Kalimantan Barat Kota Pontianak khususnya telah memperlihatkan fakta bahwa anak-anak yang seharusnya berada dalam dunianya, harus berhadapan pada dunia orang dewasa. Berpangkal dari landasan hukum di atas sebenarnya dari sisi esensi pasalnya secara luas telah menyebutkan perlindungan anak yang mencakup aspek kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Begitu pula pada Pasal 34 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini paling tidak memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan anak terutama memenuhi kebutuhan dan anak-anak yang dalam kondisi terlantar. Salah satu yang termasuk dalam anak-anak terlantar adalah anak-anak jalanan Keyword: Tujuan Negara ,Peran Pemerintah,Dan Anak Terlantar  ]]>
Copyrights © 2015
