E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura
Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KITCHEN SET SECARA PESANAN ANTARA PENJUAL DENGAN PEMBELI DI KELURAHAN TANJUNG HULU KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK

- A11109050, ADRIANUS YADI (Unknown)



Article Info

Publish Date
21 May 2013

Abstract

Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dengan pihak pembeli dilakukan secara lisan dan yang diperjanjikan dalam perjanjian diantaranya mengenai sistem pembayaran yakni dua kali pembayaran dengan membayar uang panjar sebesar 50 % dari harga yang disepakati, dan sisa harga tersebut dibayar lunas pada saat penyerahan kitchen set kepada pihak pembeli. Sedangkan waktu penyelesaian pembuatan kitchen set disepakati 2 (dua) minggu sejak disepakatinya perjanjian, namun dalam pelaksanaannya, pihak penjual kitchen set tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan kitrchen set sesuai dengan waktu penyerahan yang telah disepakati dalam perjanjian meskipun pihak pembeli telah memberikan peringatan kepada penjual kitchen set agar segera menyerahkan kitchen set kepada pihak pembeli. Adapun faktor yang menyebabkan penjual kitchen set tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan kitchen set kepada pihak pembeli sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian adalah karena bahan baku belum datang, serta adanya karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit. Akibat hukum terhadap penjual kitchen set yang wanprestasi adalah pembatalan perjanjian, pembeli meminta uang panjar dikembalikan. Sedangkan upaya yang dilakukan pihak pembeli terhadap penjual kitchen set yang wanprestasi adalah penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan, meminta penjual mengembalikan uang panjar yang telah dibayarkan. Keyword : Perjanjian jual beli kitchen set

Copyrights © 2013






Journal Info

Abbrev

jmfh

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Berisi Jurnal-Jurnal Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum ...