<![CDATA[ABSTRACTTanah merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupansosial ekonomi. Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan tanah ekshak guna usaha PT. perkebunan chairaat di Kelurahan Buha Kecamatan MapangetKota Manado, diamana tanah tersebut sudah berakhir hak guna usahanya makapemerintah harus mengatur pemanfaatan dan pengelolaannya melalui pemberianhak baru sesuai dengan amanat UUPA No 5 tahun 1960. Setelah hak guna usaha PTPerkebunan Chairaat berakhir, tanah tersebut ditempati oleh masyarakat danselanjutnya menjadi perkampungan. Masyarakat yang mendiami tanah tersebutmerasa bahwa, penguasaan secara fisik belum memberikan perlindungan hukumyang kuat tanpa disertai dengan penguasaan secara yuridis. tentunya dibutuhkansebuah kebijakan yang tepat dari pemerintah.Kebijakan pemerintah yang dipresentasikan oleh Badan Pertanahan NasionalManado terhadap tanah eks hak guna usaha PT Perkebunan Chairaat tersebut telahdiberikan hak pakai kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara. Kebijakan yangdiambil Badan Pertanahan Nasional Manado tidak sesuai dengan prosedur danmekanisme yang diatur dalam Peraturan Meteri Agraria no 9 tahun 1999, tentangmekanisme pemanfaatan tanah negara, dan juga masyarakat yang menempati tanahtersebut tidak di jadikan objek dalam perumusan kebijakan.Seharusnya setiap kebijakan pemerintah tidak hanya didasarkan padatinjauan yuridis namun harus juga melihat data fisik di atas tanah bekas hak gunausaha ( Tanah negara ) dan benar ? benar mengimplementasikan aturan ? aturanyang berlaku, agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalampemanfaatan tanah eks hak guna usaha tidak berdampak buruk bagi masyarakatseperti konflik sengketa tanah yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah dan Hak Guna Usaha]]>
Copyrights © 2015
