<![CDATA[Pembangunan perkeretaapian di Indonesia saat ini telah memasuki tahapan baru denganditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.Pemberlakuannya mempunyai dampak yang sangat besar terhadap penyelenggaraanperkeretaapian, bukan hanya pada tataran operasional tetapi juga pada aspekkelembagaan dan kebijakan. Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapisistem perkeretaapian nasional, maka diperlukan adanya penentuan prioritas kebijakan.Tulisan ini mencoba merumuskan prioritas kebijakan perkeretaapian nasional yangsebaiknya diambil dalam penerapan UU No 23 Tahun 2007. Penentuan prioritaskebijakan tersebut berdasarkan atas pendapat pakar dan diolah menggunakan metodeAHP. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kebijakan yang mendapatkan prioritasterbesar adalah peningkatan keselamatan dan keamanan perjalanan KA, diikuti olehstandarisasi sarana dan prasarana KA. Para pakar memilih kebijakan tersebut sebagaiprioritas karena dampaknya yang signifikan dan berdampak jangka panjang. Tulisan inidiharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua bidang, yaitu memperkaya tulisantentang kebijakan perkeretaapian serta memberikan masukan bagi Ditjen KA dalampenyusunan regulasi maupun kebijakan perkeretaapian.AbstractRailway development in Indonesia opens a new chapter with the release of Act Number23 Year 2007 on Railway. Its impact is immense; not only on operational level, but alsoon institutional and policy level. If we consider the complex environment in nationalrailway system, it is essential to formulate policies priority. This paper attempts to decidewhich policies constitute higher priority which should be taken on the implementation ofthe Act. The decision is made based on expert opinion using AHP technique. The analysisresult shows that biggest priority should be given to improvement on safety and securityof train trips. Second biggest being standardization of train and railway infrastructuretechnology. The experts select those policies among others based on their significant andlong term impact. This paper expects to contribute to two fields; one is in academictransportation policy study and the other is to give advice to Railway DirectorateGeneral as policy maker and regulatory body in Indonesia railway system.]]>
Copyrights © 2009
