DETERMINAN JUMLAH TEMUAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (studi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun Anggaran 2011-2014)

Yudhistira Andhika Septa Brahmantyo

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB
Vol 5, No 1: Semester Ganjil 2016/2017

Dalam peraturan perundangan yang berlaku, lembaga yang diberi kewenangan  untuk melaksanakan  tugas pemeriksaan  pengelolaan  dan tanggung jawab   keuangan   negara/daerah  adalah   Badan   Pemeriksa   Keuangan   (BPK). Sebelum dipertanggungjawabkan   kepada  rakyat,  dalam  hal  ini diwakili  oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK guna diaudit.Penelitian  ini bertujuan  untuk mengetahui  faktor-faktor  apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah temuan BPK atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Undang-undang di Indonesia. Faktor- faktor  yang  diteliti  pengaruhnya  dalam  menentukan  seberapa  banyak jumlah temuan  pemeriksaan  oleh BPK dalam  penelitian  ini adalah  ukuran  pemerintah daerah,  skor  kinerja  pemerintah daerah,  opini  audit  atas  laporan  keuangan pemerintah daerah, dan kompleksitas pemerintah daerah.Kata  kunci:  Management  Letters,  temuan  pemeriksaan, pemeriksaan  laporan keuangan, BPK, audit, opini, skor kinerja, pemerintah daerah.