UIR LAW REVIEW
Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Ellydar Chaidir (Unknown)
Suparto Suparto (Unknown)



Article Info

Publish Date
25 Apr 2017

Abstract

Proyeksi pengaturan pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019 (pemilu serentak) berdasarkan pengalaman dan undang-undang yang pernah digunakan dalam pilpres secara langsung ada beberapa alternatif yaitu ; 1). Semua partai politik yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu legislatif berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden artinya tanpa adanya ambang batas pencalonan (presidential threshold) 2). Memberlakukan ambang batas pencalonan (presidential threshold) dengan beberapa varian yaitu Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh ; a). Sekurang-kurangnya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. b). Sekurang-kurangnya 15% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional c). Sekurang-kurangnya 3% kursi di DPR atau 5% suara sah nasional. d). Memperoleh kursi di DPR atau presidential threshold sama dengan parliamentary threshold. Kata kunci: Pemilihan Umum, Presidential Threshold, Parliamentary Threshold ABSTRACT Regulation on President and Vice President candidacy in the general elections of 2019 (simultaneous elections) has several alternatives; 1). All the political parties that pass the verification procedures and have rights to enter legislative are is entitled to propose candidates for President and Vice President, which means without any presidential threshold 2). Impose presidential threshold with some variants namely Candidate Pair of President and Vice President shall be nominated by a political party or coalition of political parties that gain; a). At least 20% of the seats in the House of Representatives or 25% of the valid votes nationwide. b). At least 15% of the seats in the House of Representatives or 20% of the valid votes nationwide c). At least 3% of the seats in the House of Representatives or 5% of the valid votes nationwide. d). Gain seats in the House of Representatives or presidential threshold is equal with parliamentary threshold. Keywords: General Election, Presidential Threshold, Parliamentary Threshold

Copyrights © 2017






Journal Info

Abbrev

uirlawreview

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

UIR Law Review edisi keempat Oktober 2018, menerbitkan artikel tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Perlindungan Konsumen, Asuransi, Aplikasi Berbayar, Statuta Roma, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kontrak, Pengelolaan Air Limbah, Perkawinan, Pajak dan Restribusi. ...