MODEL PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PASIEN TERHADAP PELAKSANAAN INFORMED CONSENT DI INDONESIA

Arif Rohman (Universitas Borneo Tarakan)
Syafruddin Syafruddin (Universitas Borneo Tarakan)

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Vol 31, No. 2 (2019)

AbstractOne of an important elements that influences health law dynamics is informed consent. Although the action of doctor is protected, instead practically there are many deviations against rights for patients. This study focuses on assessment of judges about expressed consent and patient protection models on the informed consent implementation in Indonesia. Court decisions are outlined and analyzed with existing regulations, so the result described judge's assessment about expressed consent and implementation model of informed consent. The result of this study shows that judges’ valuation is absolute, where they must assess expressed consent as an action to be taken by the medical, except in emergency conditions, thus patient approval is not necessity due to the agrotisalus lex suprema principle, namely patient safety is the highest law. Meanwhile, the model of protection for patients in the trial is applying reverse proof, because the medical profession is able to explain medical actions. IntisariUnsur penting yang mempengaruhi dinamika hukum bidang kesehatan salah satunya adalah informed consent. Meskipun tindakan dokter dilindungi, tetapi dalam praktik masih banyak terjadi penyimpangan terhadap hak-hak pasien. Penelitian ini fokus pada penilaian hakim atas exspressed consent dan model perlindungan pasien dalam pelaksanaan informed consent di Indonesia. Type penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Putusan pengadilan diuraikan dan dianalisis dengan peraturan yang ada, sehingga hasil analisis menggambarkan penilaian hakim terhadap exspressed consent dan model pelaksanaan informed consent. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penilaian hakim bersifat mendasar (absolut), yakni hakim harus menilai expressed consent sebagai syarat tindakan yang akan dilakukan oleh medis, kecuali dalam kondisi emergency maka persetujuan pasien tidak dibutuhkan karena menganut asas Agrotis Salus Lex Suprema yakni keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Namun, model perlindungan bagi pasien dalam persidangan adalah menerapkan pembuktian terbalik, karena profesi kedokteran yang mampu menjelaskan tindakan medik.