PRICE FIXING HARGA TIKET PESAWAT BERDASARKAN KEPUTUSAN MENHUB NO 106 TAHUN 2019 TENTANG TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI DITINJAU BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPO

Indra Desi Pratama (Fakultas Hukum Universitas Surabaya)

JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT
Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020

Para pelaku usaha sudah pasti memiliki satu tujuan akhir dalam melakukan segala bentuk kegiatan usahanya, yaitu mencapai keuntungan sebesar mungkin. Tujuan tersesbut memang bisa dicapai dengan bermacam cara, termasuk dengan cara-cara melawan hukum dan dapat merugikan pelaku usaha lain, bahkan konsumen. Ekses yang lebih jauh tentu bagi stabilitas perekonomian nasional. Kekhawatiran tersebut berusaha direduksi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu kasus yang menjadi ilustrasi dana akan menjadi pokok bahasan adalah price fixing oleh beberapa maskapai penerbangan di Indonesia. Metode yuridis normatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan bertumpu pada pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini melahirkan kesimpulan bahwa penetapan harga tiket pesawat seharusnya dilepaskan kepada mekanisme pasar untuk memberikan pilihan harga yang kompetitif bagi konsumen, serta ditetapkannya Keputusan Menhub No 106 Tahun 2019 telah melanggar prinsip barrier to entry.