<![CDATA[Keberadaan dewan pengawas KPK melalu revisi UU KPK menjadi polemik publik karena dianggap sebagai pihak yang dapat melemahkan atau mengurangi gerak dari suatu KPK. Ditambah lagi dengan kurang jelasnya status dewan pengawas KPK, apakah mengawasi KPK secara keseluruhan ataukah mengawasi beberapa bagian di tubuh KPK. Oleh sebab itu, penelitian dilakukan dalam rangka untuk menganalisis dan mengetahui restriktif status dewan pengawas KPK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan istilah jenis penelitian hukum doktrinal atau studi pustaka. Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa dewan pengawas tersebut bukan dewan pengawas KPK melainkan dewan pengawas pimpinan dan pegawai KPK karena dalam revisi UU KPK tersebut, meskipun tidak jelas diuraikan tapi patut ditafsirkan secara sempit bahwa yang diawasi oleh dewan pengawas tersebut yaitu hanya pimpinan KPK dan pegawai KPK]]>
Copyrights © 2020
