<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia dalam bertindak sebagai pemutus sengketa pelayanan publik dan bagaimana kekuatan Putusan Ajudikasi Ombudsman Dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.Hasil artikel menunjukkan bahwa: Pertama, dalam ketentuan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Ombudsman serta peraturan pelaksanaanya, mengenai putusan ajudikasi yang dilakukan Ombudsman dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik, kekuatan mengikat putusan tersebut belum final dan mengikat, karena putusan tersebut memiliki nilai sebagai rekomendasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai hal tersebut, dalam hal ini undang-undang Ombudsman, yang mengatur bahwa hasil pemeriksaan Ombudsman terhadap laporan dan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik (sengketa pelayanan publik adalah bagian dari hal ini) adalah rekomendasi. Kedua, Bentuk putusan Ombudsman merupakan rekomendasi, maka sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut, yang mekanismenya serupa dengan upaya administrasi (administratief beroep) yang berujung pada penjatuhan sanksi administrasi dan publikasi media. Bila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan unsur tindak pidana maka, dapat dilakukan proses pemeriksaan sampai putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Umum. ]]>
Copyrights © 2020
