<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menggali fenomena dan menganalisis hal-hal yang menyebabkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk periode 2016-2018, serta memberikan rule determination dalam peningkatan kualitas laporan keuangan Bakamla menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bakamla merupakan satu-satunya Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya mendapat opini TMP untuk Tahun Anggaran 2018. Studi ini menggunakan kerangka teori berupa Institutional Logics dan Isomorphism di mana organizational field yang digunakan adalah Bakamla. Hasil temuan menunjukkan dari aspek symbolic carriers, terdapat peraturan-peraturan Nasional (UU, PP, PMK, dan BPK) membolehkan Bakamla untuk mengatur lebih lanjut mengenai keunikan lembaga (dalam hal keuangan dan asset). Sementara itu, Peraturan Internasional (IPSAS) masih belum merupakan aturan mandatory, dimana Bakamla belum mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh IPSAS (non-mandatory). Secara logika institusional ditemukan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan dan BPK belum dijalankan secara optimal (decoupled). sehingga aktor lebih memilih menggunakan material carries dalam penyusunan Laporan keuangannya. Dari aspek material carriers, aktor menggunakan budaya dan rutinitas induk semula dalam hal pelaporan aspek keuangan dan asset (routines, procedures, dan artefacts). Struktur organisasi yang ada masih belum sempurna menyikapi keunikan Bakamla, hal ini menjadi kendala untuk pencapaian opini WTP.]]>
Copyrights © 2019
