<![CDATA[Kemiskinan menjadi persoalan global disebabkan oleh multidimensi persoalan sehingga melahirkan beragam pendekatan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasinya. Program MDGs yang digantikan dengan SDGs menjadi bukti bahwa kemiskinan menjadi persoalan serius bangsa dalam menata pembangunannya, namun belum mampu menyentuh akar persoalan yang dialami oleh masyarakat. Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan social inclution untuk menguatkan kelembagaan sosial masyarakat pedesaan dalam menanggulangi kemiskinan. Artikel ini akan mendiskusikan tentang model penyelesaian masalah kemiskinan di Pedesaan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data primer dikumpulkan dari interview dan observasi, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen relevan, dan untuk mendapatkan validitas data digunakan tranggulasi dengan FGD. Data analisis. Data dianalisis dengan teknik analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Haberman. Hasil dan Pembahasan. Aspek penting dalam penanganan kemiskinan local adalah pendekatan kelembagaan sosial secara otonom dilakukan untuk mendorong seluruh sumberdaya sosial masyarakat yang digerakkan dengan kesadaran bersama. Melalui kesadaran bersama dalam menanggulangi kemiskinan, akar persoalan kemsikinan local dapat diatasi sehingga jaringan lintas actor dapat diwujudkan dalam menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Masyarakat pedesaan yang kaya dengan nilai-nilai sosial serta norma-norma sosial dapat dijadikan sebagai instrument pembentukan tatanan sosial baru dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tatanan kelembagaan sosial dengan spirit local akan menjadi penggerak implementasi kebijakan nasional, dan bahkan kebijakan global dalam memerangi kemiskinan. Kesimpulan dan Saran. Khazanah kekayaan sosial yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan bukan saja dapat dijadikan sebagai perekat kebersamaan dalam interaksi sosialnya, melainkan dapat membentuk sebuah tatanan kelembagaan yang kokoh untuk memerangi kemiskinan ditataran local dengan semangat kebersaan. Kebijakan politik - ekonomi global dan nasional akan mempengaruhi penetapan standar kemiskinan sehingga hal ini sangat penting untuk diteliti dimasa akan datang. DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v10i1.1639]]>
Copyrights © 2020
