Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pariwisata Pesona Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Journal of Governance Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Journal of Public Administration and Local Governance Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Public Corner Journal Publicuho Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat MDP Student Conference JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat Journal of Transformative Governance and Social Justice
Chandra Dinata
University Of Merdeka Malang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
KONSTRUKSI SOSIAL DALAM GLOBALISASI; Independensi Kebijakan Pemerintah Diantara Korporasi dan Civil Society Dinata, Chandra
PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik Vol 18, No 1 (2014): April 2014
Publisher : PUBLISIA Jurnal Kebijakan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Globalisasi mampu untuk merubah mindshet satu negara untuk menganut sistem liberal dalam perekonomian. Kebijakan-kebijakan negara yang dihasilkan mengarah pada kepentingan korporasi dengan dalih investasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu guna memperlancar kepentingan korporasi, negara-negara maju baru berkembang di setting untuk menjadi negara ”bergantung” dengan setumpuk hutang untuk percepatn pembangunan dinegara tersebut. Ketergantungan yang diciptakan mampu memberikan efek kejut bagi negara dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara tentunya lebih berpihak pada kepentingan korporasi (pemilik modal). Dengan demikian, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh negara sangat sulit diimplemenasikan. Hal ini harus dikembalikan kepada jati diri bangsa secara kaffah sebagaimana dicita-citakan oleh founding father bangsa dengan jalan mengembalikan marwah yang terkoyak oleh globalisasi tanpa filter.
SOCIAL INCLUTION DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN SOSIAL DALAM OTONOMI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEDESAAN Noorsetya, Bambang; Dinata, Chandra; Chayatin, Umi
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2020): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v10i1.1639

Abstract

Kemiskinan menjadi persoalan global disebabkan oleh multidimensi persoalan sehingga melahirkan beragam pendekatan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasinya. Program MDGs yang digantikan dengan SDGs menjadi bukti bahwa kemiskinan menjadi persoalan serius bangsa dalam menata pembangunannya, namun belum mampu menyentuh akar persoalan yang dialami oleh masyarakat. Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan social inclution untuk menguatkan kelembagaan sosial masyarakat pedesaan dalam menanggulangi kemiskinan. Artikel ini akan mendiskusikan tentang model penyelesaian masalah kemiskinan di Pedesaan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.  Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data primer dikumpulkan dari interview dan observasi, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen relevan, dan untuk mendapatkan validitas data digunakan tranggulasi dengan FGD. Data analisis. Data dianalisis dengan teknik analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Haberman. Hasil dan Pembahasan. Aspek penting dalam penanganan kemiskinan local adalah pendekatan kelembagaan sosial secara otonom dilakukan untuk mendorong seluruh sumberdaya sosial masyarakat yang digerakkan dengan kesadaran bersama. Melalui kesadaran bersama dalam menanggulangi kemiskinan, akar persoalan kemsikinan local dapat diatasi sehingga jaringan lintas actor dapat diwujudkan dalam menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Masyarakat pedesaan yang kaya dengan nilai-nilai sosial serta  norma-norma sosial dapat dijadikan sebagai instrument pembentukan tatanan sosial baru dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tatanan kelembagaan sosial dengan spirit local akan menjadi penggerak implementasi kebijakan nasional, dan bahkan kebijakan global dalam memerangi kemiskinan. Kesimpulan dan Saran. Khazanah kekayaan sosial yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan bukan saja dapat dijadikan sebagai perekat kebersamaan dalam interaksi sosialnya, melainkan dapat membentuk sebuah tatanan kelembagaan yang kokoh untuk memerangi kemiskinan ditataran local dengan semangat kebersaan. Kebijakan politik - ekonomi global dan nasional akan mempengaruhi penetapan standar kemiskinan sehingga hal ini sangat penting untuk diteliti dimasa akan datang. DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v10i1.1639
PERANCANGAN DASHBOARD PERENCANAAN PEMBANGUNAN IRIGASI DAERAH MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN Aristanto, Eko; Hidayatullah, Syarif; Dinata, Chandra; Prabowo, Kuncoro Adi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v4i1.570

Abstract

Keberhasilan kebijakan ketahanan pangan perlu didukung ketersediaan air yang ditata dalam sistem irigasi yang baik. Perencanaan pembangunan irigasi di daerah dengan 66.391 daerah irigasi dengan dengan luasan 9.146.027 ha perlu penataan dalam data yang tersistematis.  Dashboard perencanaan pembangunan irigasi daerah menjadi media integrasi berbagai perencanaan pembangunan sumber daya air yang dilauan oleh kabupaten/kota. Perancangan mengunakan model pengembangan sistem dengan pendekatan terstruktur yaitu linier sequential model atau waterfall model. Metode pelaksanaan kegiatan yang  dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan tujuan kegiatan ini melalui  pemetaan indikator dan elemen data, survei lapangan, perancangan dashboard, focus group discussion. Lokasi pelaksanaan diskusi dan ujicoba database perencanaan pembangunan irigasi di laksanakan di 8 (delapan) kabupaten meliputi Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Purworejo, Banjarnegara, Purbalingga dan Jember.  Keluaran yang dihasilkan kegiatan ini adalah dashboard perencanaan pembangunan irigasi  daerah.  Hasil evaluasi dan ujicoba menunjukan pengelolaan Dashboard Perencanaan Pembangunan Irigasi di Daerah telah berfungsi dengan baik. Keywords: dashboard, irigasi, ketahanan pangan
KONSTRUKSI SOSIAL DALAM GLOBALISASI; INDEPENDENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DIANTARA KORPORASI DAN CIVIL SOCIETY Chandra Dinata
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 18, No 1 (2014): April
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.955 KB) | DOI: 10.26905/pjiap.v18i1.2028

Abstract

Globalisasi mampu untuk merubah mindshet satu negara untuk menganut sistem liberal dalam perekonomian. Kebijakan-kebijakan negara yang dihasilkan mengarah pada kepentingan korporasi dengan dalih investasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu guna memperlancar kepentingan korporasi, negara-negara maju baru berkembang di setting untuk menjadi negara ”bergantung” dengan setumpuk hutang untuk percepatn pembangunan dinegara tersebut. Ketergantungan yang diciptakan mampu memberikan efek kejut bagi negara dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara tentunya lebih berpihak pada kepentingan korporasi (pemilik modal). Dengan demikian, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh negara sangat sulit diimplemenasikan. Hal ini harus dikembalikan kepada jati diri bangsa secara kaffah sebagaimana dicita-citakan oleh founding father bangsa dengan jalan mengembalikan marwah yang terkoyak oleh globalisasi tanpa filter.
PERGESERAN PARADIGMA PADA LAYANAN PERIJINAN MELALUI NEW MODEL SERVICE BERBASIS CITIZEN CENTRIC Dwi Suharnoko; Umi Chayatin; Chandra Dinata
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 2, No 1 (2018): Fostering Innovation In Public Administration
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v2i1.640

Abstract

An important point in good governance is essentially the provision of excellent service to people who have citizenship rights that must be provided by the government. Globalization has encouraged paradigm changes in government in carrying out its distributive function to the community. As much as developed countries have done, public encouragement accompanied by public participation in all governance processes leads the country to "virtual" spaces with sufficient coverage to facilitate its citizens to participate in all national and state affairs, the autonomy space given to the region is able to make local governments self-reliant, innovative, and creative in providing services to the community. The research conducted in Integrated Licensing Service Agency of Malang Regency shows that the satisfaction of the society is good enough to the service product given, if it is categorized the assessment from public perception of the service given is A (very good). To achieve that, of course, the integrated licensing agency of Malang regency through a long way to reach it starting from building a mutual commitment to change the more autonomous institution in carrying out the service function to the society.
PERANCANGAN DASHBOARD PERENCANAAN PEMBANGUNAN IRIGASI DAERAH MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN Eko Aristanto; Syarif Hidayatullah; Chandra Dinata; Kuncoro Adi Prabowo
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v4i1.570

Abstract

Keberhasilan kebijakan ketahanan pangan perlu didukung ketersediaan air yang ditata dalam sistem irigasi yang baik. Perencanaan pembangunan irigasi di daerah dengan 66.391 daerah irigasi dengan dengan luasan 9.146.027 ha perlu penataan dalam data yang tersistematis. Dashboard perencanaan pembangunan irigasi daerah menjadi media integrasi berbagai perencanaan pembangunan sumber daya air yang dilauan oleh kabupaten/kota. Perancangan mengunakan model pengembangan sistem dengan pendekatan terstruktur yaitu linier sequential model atau waterfall model. Metode pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keberhasilan tujuan kegiatan ini melalui pemetaan indikator dan elemen data, survei lapangan, perancangan dashboard, focus group discussion. Lokasi pelaksanaan diskusi dan ujicoba database perencanaan pembangunan irigasi di laksanakan di 8 (delapan) kabupaten meliputi Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Purworejo, Banjarnegara, Purbalingga dan Jember. Keluaran yang dihasilkan kegiatan ini adalah dashboard perencanaan pembangunan irigasi daerah. Hasil evaluasi dan ujicoba menunjukan pengelolaan Dashboard Perencanaan Pembangunan Irigasi di Daerah telah berfungsi dengan baik. Keywords: dashboard, irigasi, ketahanan pangan
TATA KELOLA DESA INKLUSI DI DESA BEDALI KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG Chandra Dinata; Bambang Noorsetya; Umi Chayatin; Reni Puji Astutik
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3775

Abstract

Rural development is a trendsetter for the realization of people's welfare. Inclusiveness is a new direction of development that is friendly to all components of society, especially in rural areas. Using a qualitative approach, information about the implementation of inclusive villages was explored and analyzed interactively to describe an inclusive village in Bedali Village, Lawang District, Malang Regency. Organizing inclusive villages forms the Linksos organizational community as a forum for organizing inclusive villages. In practice, multi actors are involved in promoting inclusive villages such as posyandu, disabled posyandu cadres, Lawang Health Center, and Lawang Hospital. Under supervision, it is carried out by Linksos and Posyandu cadres with disabilities which aim to measure performance to achieve the expected results according to plan. From this implementation, an important point in the development and development of inclusive villages is the need to prepare the infrastructure to develop potential so that persons with disabilities can work and be part of national development.AbstrakPembangunan pedesaan menjadi trend setter bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Inklusifitas menjadi arah baru pembangunan yang ramah terhadap seluruh komponen masyarakat, khususnya di pedesaan. Dengan pendekatan kualitatif, informasi tentang implementasi desa inklusif digali dan dianalisis secara interaktif untuk menggambarkan desa inklusif di Desa Bedali Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Pengorganisasian desa inklusi membentuk komunitas organisasi Linksos sebagai wadah penyelenggara desa inklusi. Dalam pelaksanaannya multi actor terlibat dalam mendorong desa inklusi seperti posyandu, kader posyandu disabilitas, Puskesmas Lawang, dan RSJ Lawang. Dalam pengawasan, dilaksanakan oleh Linksos serta kader posyandu disabilitas yang bertujuan untuk mengukur kinerja agar mencapai hasil yang diharapkan sesuai perencanaan. Dari implementasi tersebut, menjadi point penting dalam pengembangan dan pembangunan desa inklusif perlu penyiapan infrastruktur untuk mengembangkan potensi agar penyandang disabilitas dapat berkarya dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional.
The Challenges and Opportunities for Developing Community-Based Tourism in Indonesia Retno Dewi Pramodia Ahsani; Catur Wulandari; Chandra Dinata; Novia Amirah Azmi; Aqil Teguh Fathani
Journal of Governance Volume 7 Issue 4: (2022)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v7i4.16232

Abstract

This study aims to assess and elaborate on the problems and potential for accelerating the development of community-based tourism (CBT) in Banyuwangi, East Java Province. The faster human requirements are stimulating many innovations to boost revenue, particularly in improving the tourism sector by including the community in its development. Qualitative studies are specifically utilized to explain phenomena that occur when studying tourism industry issues, opportunities, and networks. In-depth interviews were conducted with 106 sources. The ecological indicators yield positive outcomes with AVE criteria of 0.674, natural resources of 0.473, human resources of 0.532, collaboration of 0.488, and benefits of 0.656. means that the chances in the Banyuwangi tourist sector still have a significant opportunity to improve and expand in the future, despite internal and external conflicts and promotional issues. They still provide opportunities to compete with other regional attractions. This fluctuation is supported by field confirmation, which indicates that while most sectors are operating normally, some destinations are experiencing difficulties. Governance, management, bureaucratic structure, collaboration, and promotion issues remain minor. The correlation of each variable and indicator employed in this study has its own interest, with 58 percent indicating prospects for tourism development.
Policy benefit factors for improving employee performance behavior in tourism sector companies during the covid-19 pandemic Bambang Supriadi; Moch. Fauzie Said; Boge Triatmanto; Chandra Dinata
Jurnal Pariwisata Pesona Vol 8, No 1 (2023): Edisi Juni 2023
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/jpp.v8i1.9062

Abstract

Many policy initiatives and interventions in tourism have been implemented at different levels. However, compared to other sectors, tourism lags behind in adopting adequate and widely accepted evaluation methodologies. This research aims to analyze the influence of policy benefits on motivation, the effect of policy benefits having a positive and significant effect on satisfaction, the effect of policy benefits having no positive and insignificant effect on performance, the influence of motivation having a positive and significant effect on performance, and the effect of satisfaction having a positive effect. And crucial for performance. Through motivation, analyzing the impact of policy benefits has a positive and significant effect on performance. Through satisfaction, analyzing the effect of policy benefits has a positive and significant effect on performance. The research method employs a quantitative strategy. This population sample consists of 51 employees/laborers from the tourism industry in East Java. This research analysis tool employs SmartPLS with convergent validity measured by the expected average variance (AVE) value. The findings of this study indicate that satisfaction has a positive effect on performance. There is a correlation between motivation and performance. There is an effect of policy benefits on satisfaction, but none between them, and there is an effect of policy benefits on motivation.
Quadruple Helix Model in Building Communalism and Social Resilience in Handling Poverty in Rural Communities Chandra Dinata
Journal of Transformative Governance and Social Justice Vol 1, No 1: January, 2023
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/j-tragos.v1i1.9177

Abstract

Poverty is a major problem in a country's development policy. Various strategies were implemented in an effort to reduce poverty, including utilizing economic resources ement of social resources as a new form of actor involvement in the quadruple helix model in handling local poverty problems. This method is a qualitative research paradigm is an approach used in the process of collecting data related to the involvement of social resources in social security to reduce local poverty rates. Data were analyzed interactively and triangulation was used to obtain validity. This article is the result of research on poverty management in rural communities. The high poverty gap between urban and rural communities encourages this research to be carried out. The multidimensional causes of poverty encourage a paradigm shift in handling, namely by involving multi actors through the quadruple helix model to build communalism and social resilience. The results of this study indicate that the social spirit generated from social institutions can be used as the glue for communalism in poverty reduction, so that it becomes a helix in government efforts to reduce poverty. Social togetherness as a form of solidarity from community groups present in the behavior and actions of groups is a social resource that is capable of creating community social resilience so that it can move togetherness in handling local poverty problems. to stimulate the income of poor groups of people. A structural approach is taken by the government in carrying out a poverty alleviation strategy. This study describes the involvement of social resources as a new form of actor involvement in the quadruple helix model in handling local poverty problems. This method is a qualitative research paradigm is an approach used in the process of collecting data related to the involvement of social resources in social security to reduce local poverty rates. Data were analyzed interactively and triangulation was used to obtain validity. This article is the result of research on poverty management in rural communities. The high poverty gap between urban and rural communities encourages this research to be carried out. The multidimensional causes of poverty encourage a paradigm shift in handling, namely by involving multi actors through the quadruple helix model to build communalism and social resilience. The results of this study indicate that the social spirit generated from social institutions can be used as the glue for communalism in poverty reduction, so that it becomes a helix in government efforts to reduce poverty. Social togetherness as a form of solidarity from community groups present in the behavior and actions of groups is a social resource that is capable of creating community social resilience so that it can move togetherness in handling local poverty problems.
Co-Authors Agus Prianto Agustin, Ragillia Hanis Surya Akbar Pandu Dwinugraha Amali, Aditya Chisabul Aqil Teguh Fathani Aristanto, Eko Bambang Noorsetya Boge Triatmanto Catur Wulandari Dewi, Ditania Arya Durratun Nashihah Dwi Suharnoko I Made Arie Widyasthana Wartana Putra Ilham Nur Hanifan Maulana Kuncoro Adi Prabowo Mardiani Mardiani Moch. Fauzie Said Noorsetya, Bambang Novia Amirah Azmi Poespitohadi, Wibisono Prabowo, Kuncoro Adi Putri Nadila, Albareta Aulia Putri, Kanila Reni Puji Astutik Retno Dewi Pramodia Ahsani Shearen, Jessica Supriadi, Bambang Suryawati, Julia Susilo Susilo Syarif Hidayatullah Umi Chayatin Utami, Rezza Mei Wina Norma Wahyu Wiyani Wibisono Poespitohadi Wolo, Matias Masan Wulandari, Putriana