Implementasi Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Melalui Program Desa Sejahtera Mandiri

Suryani Suryani (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS))

Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial
Vol 43 No 2 (2019): Volume 43 Nomor 2 Agustus 2019

Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan Program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) melalui pembangunan rumah tidak layak huni dalam upaya pengentasan kemiskinan.Lokasi penelitian ini ditentukan secara purposive yakni di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tapin dengan alasan bahwa warga masyarakat di daerah tersebut telah banyak yang mendapatkan program desa sejahtera mandiri dengan bantuan rumah layak huni.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi, sedang analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.DSM merupakan program penanganan kemiskinan berupa pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah kesejahteraan sosial dalam lingkup desa, terutama dengan mengembangkan jiwa kewirausahaan dan penataan lingkungan permukinan.Berkaitan dengan permukiman telah direnovasi sebanyak 20 rumah tidak layak huni yakni di Kabupaten Tapin dan KabupatenMuaro Jambi. DSM suatu program percepatan pengentasan kemiskinan, menuntut adanya pemahamansama dari berbagai pihak yang terlibat. Data di lapangan menunjukkan, ternyata pemangku kepentingan belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap implementasi program DSM. Program DSM secara konseptual dilaksanakan melalui pendekatan pengembangan kawasan terpadu sebagai strategi pengentasan kemiskinan.Keberhasilan program ini perlu dukungan dari pemerintah daerah dalam hal ini OPD disetiap Kabupaten Kota.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penanganan kemiskinan melalui program DSM telah dapat membangun memperbaiki rumah sebanyak 20 unit di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Muaro Jambi.Direkomendasikan, Kementerian Sosial diharapkan meneruskan program Desa Sejahtera Mandiri dengan melanjutkan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin yang sudah masuk dalam daftar tunggu. Pemerintah daerah setempat diharapkan menganggarkan beaya perbaikan rumah tidak layak huni yang belum diselesaikan oleh Kementerian Sosial, sementara perguruan tinggi perlu adanya berkoordinasi dengan berbagai steakholder yang ada untuk mengoptimalkan program Desa Sejahtera Mandiri yang dicanangkan Kementerian Sosial