Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara

Zulkifli Aspan (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
Ariani Arifin (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
Anshori Ilyas (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
Ahsan Yunus (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)

Al-Azhar Islamic Law Review
VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019

Kewenangan izin pengelolaan wilayah pesisir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kepada pemerintah provinsi. Ini akan lebih efektif karena pemerintah provinsi dapat mengawasi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengoordinasikan pengelolaan kawasan pesisir, termasuk penetapan rencana zonasi untuk wilayah pesisir. Dalam penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir, pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota sebagai dasar untuk penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir.