Articles
44 Documents
<![CDATA[Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah ]]>
<![CDATA[Muammar M. Bakry]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.597 KB)
|
DOI: 10.37146/ailrev.v1i1.4
<![CDATA[Maqashid syari’ah adalah konsep yang terpadu dalam tatanan nilai mencakup visi dan misi agama Islam. Konsep tersebut adalah hasil ijtihad jumhur ulama setelah mengadakan pengamatan mendalam terhadap al-Qur’an dan Hadis Rasulullah. Di dalamnya mengandung perintah yang bernilai wajib untuk senantiasa dijaga, di saat yang sama juga menjadi hak asasi bagi setiap manusia untuk dimiliki dan dinikmati. Kewajiban dan hak terpadu dalam konsep ini yang sudah barang tentu ada skala prioritas dari tingkatan-tingkatannya.]]>
<![CDATA[Hakikat Mazhab dan Respon Umat Islam ]]>
<![CDATA[Jumadil Jumadil]]>;
<![CDATA[Ahmad Nuh]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JANUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.048 KB)
|
DOI: 10.37146/ailrev.v2i1.34
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang hakikat mazhab dan respon umat Islam terhadap mazhab. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana hakikat mazhab dalam Islam dan bagaimana respon umat Islam terhadap mazhab, tujuan penulisan untuk mengetahui hakikat, mazhab dan respon umat yang ada di masyarakat dalam menyikapi mazhab, tulisan disusun dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang dihimpun dari berbagai sumber kepustakaan dengan pendekatan teologis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa mazhab dalam Islam merupakan pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam, mazhab ini muncul dipengaruhi oleh perpesktif politik dan perpektif teologis, mazhab kemudian berkembang dan mengalami pasang surut dipengaruhi oleh para pengikutnya dan turut dipengaruhi oleh politik karena penganut mazhab menjadi hakim atau qadi, pemikiran mazhab juga sangat dipengaruhi oleh metodologi para ahlu mazhab dalam menginstinbat hukum Islam. Respon umat Islam terhadap mazhab paling tidak ada tiga yaitu pro mazhab dan terkungkung pada mazhab, mazhab diambil sebagai metodologi, kontra mazhab dengan menganggap bahwa tidak ada keharusan mengikuti satu mazhab tertentu, dan kewajiban kembali kepada Alquran dan Sunah.]]>
<![CDATA[Takbir Salat Id; Dalam Pandangan Ulama Mazhab dan Kritik Hadisnya ]]>
<![CDATA[Abdul Rahman Sakka]]>;
<![CDATA[Najamuddin Marahamid]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, JULI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (428.8 KB)
|
DOI: 10.37146/ailrev.v1i2.17
<![CDATA[Salat id sejatinya dilaksanakan sesuai dengan sunah Nabi. Kenyataannya umat Islam berbeda dalam melaksanakan takbir salat id. Perbedaannya tidak terlepas dari mazhab yang menjadi pegangannya. Penelitian ini akan mengungkapkan pendapat mazhab fiqh dengan metode deskriptif komparatif dan kritik hadisnya dengan metode takhrij. Dengan tujuan mengetahui dan menentukan pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis yang sahih atau minimal hasan.]]>
<![CDATA[Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara ]]>
<![CDATA[Zulkifli Aspan]]>;
<![CDATA[Ariani Arifin]]>;
<![CDATA[Anshori Ilyas]]>;
<![CDATA[Ahsan Yunus]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (379.702 KB)
|
DOI: 10.37146/ailrev.v1i1.5
<![CDATA[Kewenangan izin pengelolaan wilayah pesisir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kepada pemerintah provinsi. Ini akan lebih efektif karena pemerintah provinsi dapat mengawasi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengoordinasikan pengelolaan kawasan pesisir, termasuk penetapan rencana zonasi untuk wilayah pesisir. Dalam penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir, pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota sebagai dasar untuk penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir.]]>
<![CDATA[Penerapan Sumpah Li’an dalam Perceraian atas Alasan Zina (Studi Kasus di Pengadilan Agama Barru) ]]>
<![CDATA[Mohamad Jusuf Husain Isa]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JANUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (371.012 KB)
|
DOI: 10.37146/ailrev.v2i1.36
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sumpah dalam perkara perceraian atas alasan zina pada Pengadilan Agama Barru dan untuk mengetahui sejauh manakah akibat hukum sumpah dalam perceraian dengan alasan zina. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari sekian banyak perkara perceraian diterima belum ada yang menggunaan alasan karena zina. Praktik di pengadilan terhadap perkara perceraian ini secara tunggal umumnya mereka menggunakan istilah penyelewengan atau perselingkuhan yang mengakibatan ketidak rukunan rumah tangga, penampilan alasan zina hanya dijadikan faktor melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina yang diajukan oleh suami atau istri telah diatur dalam Pasal 87 dan 88 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menitik beratkan pada sistem pembuktian. Perkara cerai talak bila tidak dapat di buktikan dengan 4 orang saksi yang mengetahui terjadi peristiwa zina, dapat dibuktikan dengan sumpah li’an. Setelah suami istri bersumpah maka terwujudlah perceraian dengan cara li’an dan perkawianan putus selama lamanya, anak yang dikandung istri tidak ada hubungan nasab dan tidak berhak sesuatu terhadap suami ibu yang mengandungnya sedangkan perkara cerai gugat dengan alasan zina penyelesaiannya sesuai hukum acara pada perdata umum]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang Layak ]]>
<![CDATA[Akbar Akbar]]>;
<![CDATA[Slamet S. Soewondo]]>;
<![CDATA[Nur Azisa]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, JULI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (312.321 KB)
|
DOI: 10.37146/ailrev.v1i2.18
<![CDATA[Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek, melainkan juga subjek atas kodratnya sebagai manusia. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik di tengah masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik (empirical research). Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Klas I Kota Makassar sudah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 terkait besaran upah yang diterima narapidana 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, 15% disetor ke Kantor Kas Negara. Konsep ideal pemidanaan terhadap narapidana dengan metode pemberian pelatihan dan diperkerjakan dikombinasi dengan program asimilasi sekaligus memberikan pekerjaan yang layak bagi narapidana.]]>
<![CDATA[Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji ]]>
<![CDATA[Muhammad Alfa Fathansyah]]>;
<![CDATA[Irwansyah Irwansyah]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.942 KB)
|
DOI: 10.37146/ailrev.v1i1.6
<![CDATA[Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pelaksanaan dana talangan haji pada bank BNI Syariah dan bagaimana pengaruh Program Dana Talangan Haji terhadap waiting list ibadah Haji di Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Bank BNI Syariah di Kota Makassar dengan melakukan wawancara kepada Operational Manager dan pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bank BNI Syariah memberi kemudahan kepada nasabah yang ingin berangkat haji sesuai prosedur yang didasarkan pada prinsip-prinsip perbankan syariah, (2) Program Dana Talangan Haji menimbulkan unsur Gharar atau ketidakjelasan pada waiting list kuota ibadah haji di Kota Makassar.]]>
<![CDATA[Relasi Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Nikel ]]>
<![CDATA[Dzaki Aulia]]>;
<![CDATA[Aminuddin Ilmar]]>;
<![CDATA[Zulkifli Aspan]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JANUARI 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (324.539 KB)
|
DOI: 10.37146/ailrev.v2i1.38
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Corporate Responsibility to Respect for Human Rights oleh PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik (empirical legal research) yang dijabarkan secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Papanloe, Kecamatan Pajjukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan lokasi perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel (smelter) dalam hal ini PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia belum melaksanakan tanggung tawab sosial perusahaan yang merupakan kewajiban setiap perusahaan yang berusaha dibidang sumber daya alam. Instrument terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia belum tercapai. Belum ada aturan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga maksud untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat sekitar sebagai wujud kerja sama pemerintah dan korporasi belum tercapai. Dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial, perusahaan harus didukung oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mewadahi untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Perjanjian Antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha di Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Ahmad Baskam Muhammad]]>;
<![CDATA[Jumadil Jumadil]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, JULI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.486 KB)
|
DOI: 10.37146/ailrev.v1i2.19
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji optimalisasi perjanjian antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha di Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian dilakukan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan memilih sasaran penelitian pada perusahaan modal ventura daerah yakni PT. Sarana Sulsel Ventura dan perusahaan pasangan usahanya di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antara perusahaan modal ventura PT. Sarana Sulsel Ventura dengan perusahaan pasangan usaha di Sulawesi Selatan, belum berjalan secara optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi yakni: a. Faktor Internal mencakup lemahnya due dilligence oleh officer, fungsi monitoring yang lemah, dan over pembiayaan (overinvestment); b. Faktor Eksternal (PPU) mencakup karakter dari perusahaan pasangan usahapiutang usaha dari PPU yang macet, site streaming oleh PPU atau penggunaan modal ventura yang tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, dan siklus usaha.]]>
<![CDATA[Problematika Belanja Online dengan e-Commerce yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan ]]>
<![CDATA[Abdul Rafik Kabianto]]>;
<![CDATA[Irwansyah Irwansyah]]>;
<![CDATA[Jumadil Jumadil]]>
<![CDATA[ Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.562 KB)
|
DOI: 10.37146/ailrev.v1i1.7
<![CDATA[UU ITE telah memberikan jaminan perlindungan terhadap transaksi e-commerce serta memberikan kemudahan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja dengan pilihan barang/jasa pun beragam dengan harga yang relatif lebih murah dan dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang/jasa yang diinginkannya. Namun dalam prakteknya, perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi e-commerce sering tidak didapatkan akibat pelaku usaha hanya mementingkan dan memanfaatkan lemahnya pemahaman konsumen akan perlindungan hak-haknya. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Implikasi atau tujuan dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak-hak konsumen yang jika dilanggar oleh pelaku usaha. Undang-undang ini merupakan upaya untuk konsumen yang ingin menuntut haknya yang dilanggar pelaku usaha dan ingin mengujukan gugatan.]]>
