<![CDATA[Tulisan ini merupakan tulisan yang memiliki tujuan agar dapat menyampaikan informasi mengenai upaya pelestarian lingkungan hidup melalui partisipasi masyarakat dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai (PSP). Tulisan ini memuat bahasan mengenai karakteristik pengaturan peran masyarakat dalam Pergub Bali No.97/2018 serta relevansinya dengan pengurangan sampah plastic sekali pakai (PSP) di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual serta analitis. Sumber bahan hukum pada tulisan ini berasal dari sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur sumber bahan hukum. Setelah dianalisis, ditemukan hasil mengenai karakterisik pengaturan peran masyarakat yang berupa hak dan kewajiban yang dimuat didalam peraturan tersebut. Namun meskipun demikian ditemukan juga beberapa kelemahan dari peraturan tersebut yang dapat membuat dilanggarnya peraturan tersebut. This paper was aimed at conveying information about environmental conservation efforts through community participation by reducing the use of disposable plastics (PSP). It contained a discussion of the characteristics of community role regulation in the Governor of Bali No. 97/2018 and its relevance to reducing disposable plastics (PSP) waste in Bali. The research method used was a normative legal research method with a statutory, conceptual and analytical approach. The source of legal material in this study came from primary and secondary legal material sources with data collection techniques through the study of legal source literature sources. After being analyzed, it was found regarding the characteristics of the regulation of community roles in the form of rights and obligations contained in the regulation. However, there were also some weaknesses in the regulation which were able to make the regulation violated.]]>
Copyrights © 2020
