E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura
Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN

KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN PAILIT (STUDI KASUS GANTI-RUGI TIKET PESAWAT MASKAPAI BATAVIA AIR)

- A01110094, ABIGAEL KRISTIANTI OCTAVIANA (Unknown)



Article Info

Publish Date
05 May 2014

Abstract

Banyaknya perusahaan yang hadir dewasa ini tentu membawa kebaikan bagi masyarakat sekitar atau pun suatu wilayah tertentu. Selain memperluas lapangan pekerjaan perusahaan tersebut juga dapat menawarkan barang/jasa yang mereka tawarkan. Namun ada hal lain yang harus diwaspadai ketika ternyata perusahaan tersebut memiliki hutang dan tidak mampu membayar hingga dinyatakan pailit. Selain harus memberhentikan para karyawan, perusahaan tersebut juga harus membayarkan hutang-hutangnya pada masing-masing kreditur. Kepailitan dapat terjadi akibat suatu perusahaan dianggap tidak dapat membayarkan sejumlah hutang hutang perusahaan. Dalam kepailitan sebuah maskapai penerbangan atau perusahaan akan menimbulkan kerugian terhadap konsumen atas tiket yang sudah di beli sebelum putusan pailit tersebut diumumkan. Hal ini jugalah yang dialami oleh PT. Metro Batavia sebuah perusahaan pengelola maskapai penerbangan Batavia Air. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta mengabulkan permohonan perusahaan asal Amerika Serikat, International Lease Finance Corporation (ILFC), karena PT. Metro Batavia tak mampu membayar sewa pesawat, biaya cadangan mesin, dan bunga. Total utangnya mencapai AS$4,6 juta. Di persidangan, Batavia mengakui utang tersebut. Dan terhitung sejak hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 pukul 00.00 WIB PT. Metro Batavia berhenti melayani penumpang sesuai dengan Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta bahwa Batavia Air pailit. Keputusan ini dibuat menyusul permohonan gugatan pailit dari perusahaan sewa pesawat International Lease Finance Corporation (ILFC) tersebut. Dari putusan pailit tersebut maka ada akibat hukum terhadap konsumen yang telah membeli tiket pesawat dari maskapai Batavia tersebut, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut kedalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul Kajian Yuridis Perlindungan Hak Konsumen terhadap Perusahaan Pailit (Studi Kasus Ganti-Rugi Tiket Pesawat Maskapai Batavia Air). Dimana bertujuan Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap hak konsumen atas tiket pesawat yang telah dibeli namun dibatalkan oleh Maskapai Batavia Air yang telah dinyatakan pailit dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ganti-rugi atas pembatalan tiket pesawat Batavia Air yang belum melaksanakan jasanya (penerbangan) setelah perusahaan tersebut pailit. Berdasarkan kepada hal tersebut maka dipandang sangat perlu mengetahui perlindungan hak konsumen terhadap kerugian atas tiket yang sudah dibeli sehubungan dengan terjadinya kepailitan maskapai penerbangan dan bagaimana pelaksanaan ganti-rugi dilapangan akibat pailitnya maskapai Batavia Air ini. Metode penulisan yang digunakan adalah jenis yuridis normatif. Dengan mempelajari peraturan Undang Undang yang terkait dengan tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian konsumen serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkaitBeberapa ketentuan hukum baik itu hukum perdata, hukum kepailitan, hukum pengangkutan udara, belum menjamin perlindungan terhadap konsumen dari perusahaan pailit. Mungkin terdapat beberapa aturan yang terkait dengan ganti-rugi namun dalam pelaksanaannya belumlah dijalankan sesuai pengaturan yang berlaku. Sampai saat ini belum ada pengaturan hukum yang mengatur khusus tentang kebijakan terhadap ganti-rugi atas pemakai jasa penerbangan yang perusahaannya sudah dinyatakan pailit. Keywords: Perlindungan Hak Konsumen. Peusahaan Pailit Batavia Air

Copyrights © 2014






Journal Info

Abbrev

jmfh

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Berisi Jurnal-Jurnal Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum ...