LEGALISASI BHISAMA KESUCIAN PURA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DAERAH BALI

Wibawa, I Putu Sastra ( Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia)

Jurnal Advokasi
Vol 3, No 2 (2013): Jurnal Advokasi

Bali adalah pulau yang kecil, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya.Di samping menjadi tujuan wisata dunia, Bali juga memenuhi harapan masyarakat daerah untuk memelihara nilai agama dan semangat umat hindu sebagai dasar filosofi masyarakat umat Hindu. Tidak dapat dipungkiri, kita dapat melihat semangat tersebut dari pola penataan dan pemanfaatan ruang di Bali, dimana Bali khususnya dalam peraturan pemerintah daerah mengenai penataan ruang dan wilayah Bali (UU No. 16 Tahun 2009) tertuang secara langsung dalam Bhisama.Bagaimanapun perdebatan yang ada, karena Bali adalah bagian dari Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tentunya tidak ada lagi Prinsip dari Negara Hukum di Indonesia selain Pancasila, ini adalah studi mengenai legalisasi Bhisama PHDI yang ada dalam Peraturan Daerah Bali dari perspektif Politik Hukum. Adapun masalah yang akan didiskusikan antaralain : 1) Norma Bhisama yang terkandung dalam Pasal yang ada dalam Undang-Undang RTRW Bali, 2) Politik Hukum dalam Norma Bhisama PHDI.