<![CDATA[Tulisan ini memberikan gambaran tentang kualitas democratic governance terkait dengan kemampuanpemerintah kota Yogyakarta dalam melakukan pemberdayaan UMKM berbasis e-commerce. Dominasi gagasan tentang efektivitas, efisiensi, dan standarisasi tersebut merupakan gagasan yang dibawa oleh model pasar kedalam skema tata kelola pemerintahan di era e-governance. Tulisan ini memfokuskan pada peran pemerintah dalam melakukan program pemberdayaan UMKM berbasis e-commerce, serta peran pemerintah dalam menggunakan ruang dialog tersebut. Hasil tulisan adalah kemampuan pemerintah dalam melakukan pengembangan UMKM dengan berbasis e-commerce linier terhadap kualitas democratic governance, yakni pemberdayaan dan partisipasi. Selain itu, dalam penggunaan ruang dialog terdapat perasaan ewuhpekewuh. Perasaan ini memiliki kelebihan dalam meredam konflik dan menjaga konsensus yang telah disepakati. Namun, disisi lain perasaan ini kemudian tidak melahirkan sikap partisipatif dalam memanfaatkan ruang publik untuk memperbaiki pengembangan UMKM. Dengan demikian, pemanfaatan ruang publik lebih digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan implementasi kebijakan maupun program.]]>
Copyrights © 2018
