<![CDATA[Penyandang disabilitas sudah memiliki perlindungan yang diatur dalam berbagai undang-undang. Namun terdapat norma konflik dalam memberikan tindakan untuk mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas antara KUHAP dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, sistem proses peradilan terhadap saksi dan juga korban bagi penyandang disabilitas dirasa masih sangat minim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder, yang kemudian pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pemenuhan hak dalam proses peradilan terhadap penyandang disabilitas dan mengamati hal yang dapat diberikan demi memenuhi hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan untuk masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian, ada faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas saksi dan korban yaitu, faktor hukumnya sendiri dan penegak hukum. Untuk mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan adalah dengan memenuhi aksesbilitas prosedural beracara, melakukan profile assessment terhadap penyandang disabilitas dan merumuskan peraturan perundangan yang lebih khusus tentang kontruksi materi dan hukum acara pidana bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kata kunci : Tindak Pidana, Disabilitas, Proses Peradilan, Saksi, Korban]]>
Copyrights © 2019
