<![CDATA[Permasalahan penyelenggaraan pengaturan penanaman modal di pemerintah provinsi Jawa Barat harus dapat diatasi dan diselenggarakan secara baik kepada masyarakat. namun pada penerapannya, penyelenggaraan pengaturan penanaman modal berdasarkan data di lapangan masih belum berjalan optimal, Kondisi tersebut justru menjauhkan konsep pengaturan penanaman modal dari konsep ideal, Aturan baku mengenai kelembagaan dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pemicu berbagai permasalahan dalam proses penanaman modal yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat merupakan landasan hukum bagi Pemerintah provinsi Jawa Barat dalam melakukan upaya mensejahterakan khususnya di bidang Penanaman Modal. Sedangkan untuk masyarakat atau badan hukum dengan adanya Perda tersebut lebih kuat mendapatkan kepastian hukum dalam malaksanakan kegiatan di bidang Penanaman Modal hasil penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau unsur legislatif baik secara bersama maupun sendiri-sendiri berkewajiban untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat sebagai wujud pemberian perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat dan sebagai amanat perundang-undangan.]]>
Copyrights © 2017
