Garuda - Garba Rujukan Digital

FORMULASI KEBIJAKAN PENDIRIAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN BEKASI Zulfikar, Waluyo
Creative Research Journal Vol 3, No 01 (2017)
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.071 KB)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membuat rangkaian kebijakan untuk mengatasi permasalahaan perselisihan hubungan industrial yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang pendapatan asli daerahnya banyak disokong oleh keberadaan industri. Kabupaten Bekasi merupakan daerah industri terbesar di Indonesia, hal ini yang menyebabkan semakin majemuknya karakteristik masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Dengan semakin besarnya sektor industri di Kabupaten Bekasi hal ini berdampak pula pada tingginya permasalhaan perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Bekasi. Hal ini ditunjukan dengan terus meningkatnya permasalahan perselisihan antara buruh dengan pengusaha setiap tahunnya di wilayah hukum pengadilah hubungan industrial Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini ditujukan untuk dapat menyusun satu konsep kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahaan hubungan industrial yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi.

DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIS DALAM PEMBANGUNAN BANDARA UDARA KERTAJATI DI KABUPATEN MAJALENGKA Zulfikar, Waluyo
Creative Research Journal Vol 3, No 01 (2017)
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.386 KB)

Masalah yang diteliti adalah analisis dampak sosial ekonomi dan politis dalam proses pembangunan bandara udara kertajati di Kabupaten Majalengka, sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan bandara ini berada di wilayah Desa Kertajati, Desa Bantarjati, dan Desa Kertasari serta Desa Sukamulya di kawasan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang dirasa belum optimal dalam proses pembangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep dan pemikiran akademis bagi Provinisi Jawa Barat dalam merancang kebijakan yang tepat untuk keberlangsungan proses pembangunan bandara di kertajati sehingga dalam proses pembangunannya akan memberikan nilai manfaat lebih bagi masyarakat yang ada di sekitar pembangunan lokasi bandara. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami makna dari satu fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, serta triangulasi, sehingga dapat diperoleh data dan informasi yang mendukung tujuan studi.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN DI KABUPATEN CIREBON Waluyo Zulfikar
Sosiohumaniora Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012
Publisher : Universitas Padjadjaran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tentang ekspor rotan dan produk rotan di kabupaten Cirebon yang dilatari oleh munculnya kebijakan mengenai ekspor rotan dan produk rotan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan (SK. No. 35/M-DAG/PER/11/2011). Kebijakan ini dirancang untuk mengembangkan kembali industri unggulan mebeul dan kerajinan rotan. Cirebon dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena Cirebon merupakan daerah industri hilir rotan utama di Indonesia, selain itu rotan juga memiliki peran kultural tertentu bagi masyarakat Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa impelementasi kebijakan ekspor rotan dan produk rotan di Kabupaten Cirebon dapat dinilai dari konten dan konteks kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa implementsi kebijakan ekspor rotan dan produk rotan masih kurang memadai karena kebijakan ini masih berlaku parsial.

PENGATURAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Waluyo Zulfikar
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i01.52

Permasalahan penyelenggaraan pengaturan penanaman modal di pemerintah provinsi Jawa Barat harus dapat diatasi dan diselenggarakan secara baik kepada masyarakat. namun pada penerapannya, penyelenggaraan pengaturan penanaman modal berdasarkan data di lapangan masih belum berjalan optimal, Kondisi tersebut justru menjauhkan konsep pengaturan penanaman modal dari konsep ideal, Aturan baku mengenai kelembagaan dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pemicu berbagai permasalahan dalam proses penanaman modal yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat merupakan landasan hukum bagi Pemerintah provinsi Jawa Barat dalam melakukan upaya mensejahterakan khususnya di bidang Penanaman Modal. Sedangkan untuk masyarakat atau badan hukum dengan adanya Perda tersebut lebih kuat mendapatkan kepastian hukum dalam malaksanakan kegiatan di bidang Penanaman Modal hasil penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau unsur legislatif baik secara bersama maupun sendiri-sendiri berkewajiban untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat sebagai wujud pemberian perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat dan sebagai amanat perundang-undangan.

Optimalisasi Peran Korem 151/Binaiya Dalam Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar Hasan, Hamanja; Partono, Tri; Kusuma, Berlian Putra; Zulfikar, Waluyo
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 3 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v5i3.806

Pulau kecil dan terluar memiliki peran strategis dalam pertahanan nasional. Komando Resor Militer 151/Binaiya memegang komando dalam pengamanan pulau kecil terluar di kawasan timur indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Komando Resor Militer 151/Binaiya dalam melaksanakan pengamanan pulau kecil terluar wilayah kerjanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan sumber data sekunder. teknis analisis data pada penelitian menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi oleh satuan tugas pengamanan pulau terluar dibawah komando Korem 151/Binaiya diantaranya ancaman kejahatan internasional. Kebijakan dan sistem yang belum terintegrasi dan rendahnya partisipasi masyarakat. pada sisi teknis operasional kendala yang dihadapi meliputi sistem seleksi dan standar kompetensi yang belum tersedia, belum adanya program pra-penugasan, fasilitas pos pengamanan yang belum memadai, sistem penjagaan yang belum terstruktur dan terkoordinasi. Strategi optimalisasi dilakukan dengan pendekatan eksternal yang berfokus pada perubahan aspek kebijakan dan strategi integrasi serta pendekatan internal yang difokuskan pada perbaikan tata kelola pembenahan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya personil dan sistem operasi yang memadai.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BANDARA UDARA KERTAJATI DI KABUPATEN MAJALENGKA Zulfikar, Waluyo; Rukayat, Yayat
CREATIVE RESEARCH JOURNAL Vol 3 No 01 (2017): Creative Research Journal
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34147/crj.v3i01.76

Penelitian ini menganalisa kebijakan dalam proses pembangunan Bandara Udara Kertajati di Kabupaten Majalengka. Pembangunan bandara udara ini berada di Desa Kertajati, Desa Bantarjati, Desa Kertasari dan Desa Sukamulya di wilayah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang diindikasikan belum optimal dalam proses pelaksanaan pembangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep dan pemikiran akademis bagi Pemerintah Provinisi Jawa Barat dalam merancang kebijakan yang tepat untuk keberlangsungan proses pembangunan bandara udara kertajati, sehingga dalam proses pembangunannya akan memberikan nilai manfaat lebih bagi masyarakat yang ada di sekitar pembangunan lokasi bandara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami makna dari satu fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, serta triangulasi, sehingga diperoleh data dan informasi yang mendukung tujuan penelitian.

FORMULASI KEBIJAKAN PENDIRIAN LEMBAGA PERADILAN KHUSUS HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN BEKASI Zulfikar, Waluyo; Indrapradja, Irwan Saleh
CREATIVE RESEARCH JOURNAL Vol 3 No 01 (2017): Creative Research Journal
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34147/crj.v3i01.87

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan membuat rangkaian kebijakan untuk mengatasi permasalahaan perselisihan hubungan industrial yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi merupakan Kabupaten yang pendapatan asli daerahnya banyak disokong oleh keberadaan industri. Kabupaten Bekasi merupakan daerah industri terbesar di Indonesia, hal ini yang menyebabkan semakin majemuknya karakteristik masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Dengan semakin besarnya sektor industri di Kabupaten Bekasi hal ini berdampak pula pada tingginya permasalhaan perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Bekasi. Hal ini ditunjukan dengan terus meningkatnya permasalahan perselisihan antara buruh dengan pengusaha setiap tahunnya di wilayah hukum pengadilah hubungan industrial Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metoda penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini ditujukan untuk dapat menyusun satu konsep kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahaan hubungan industrial yang sering terjadi di Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingginya perkara hubungan industrial di PHI Bandung didominasi perkara yang berasal dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang. Sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Cikarang menyelenggarakan perkara peradilan hubungan industrial sendiri dengan pengadilan hubungan industrial yang berlokasi di wilayah admininistratif Kabupaten Bekasi. Hal ini demi terciptanya penegakan hukum yang adil, cepat dan murah.

OPTIMIZING PUBLIC SERVICES THROUGH THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE A CASE STUDY OF INTEGRATED ADMINISTRATIVE SERVICES AT THE SUB-DISTRICT LEVEL Ruhana, Faria; Alimuddin, Asriani; Hidayat, Yogi Syarif; Afrilia, Ufa Anita; Zulfikar, Waluyo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v15i2.860

This study explores the optimization of public services through the application of Artificial Intelligence (AI), focusing on a case study of integrated administrative services at the sub-district level. The research aims to understand how AI can enhance the efficiency, accuracy, and accessibility of public services in a local government setting. Employing a mixed-methods approach, the study combines quantitative data analysis of service delivery metrics with qualitative insights from interviews with public officials and service users. The findings reveal that the integration of AI technologies, such as automated data processing, chatbots for customer service, and predictive analytics, significantly improves service delivery times, reduces errors, and increases citizen satisfaction. The study also identifies challenges in implementing AI, including technical infrastructure requirements, staff training needs, and concerns about data privacy and security. The research contributes to the growing body of knowledge on digital transformation in public administration, highlighting the potential of AI to revolutionize local government services. The study concludes with recommendations for policymakers and practitioners on effectively integrating AI into public service frameworks, emphasizing the need for strategic planning, stakeholder engagement, and continuous evaluation.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN COMMUNITY BASED DEVELOPMENT (CBD) DI DESA WARNASARI KABUPATEN BANDUNG Setiawan, Agustina; Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; Abidin AS, Zaenal; Kushartono, Toto; Fujilestari, Noer Apptika; Munawaroh, Siti; Dari, Widuri Wulan; Fauzi, Lukman Munawar; Siddha, Arlan; Rochaeni, Atik; Febriansyah, Dicky; Zulfikar, Waluyo; Septiansyah, Bayu; Aprilia, Bunga; Permana, Danny; Ristala, Harky
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 6 No. 3 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i3.15373

Luas wilayah Desa Warnasari adalah 8,62% dari luas wilayah Kecamatan Pangalengan. Kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan menghadapi sejumlah tantangan seperti kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan program dan kebijakan dari Kecamatan dan Kabupaten serta pengelolaan komunitas lokal yang terdapat di Desa Warnasari. Kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan berkaitan dengan sebaran penduduk menurut pekerjaan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan (1) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur desa terhadap kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan program dan kebijakan dari Kecamatan dan Kabupaten; (2) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur desa pengelolaan komunitas lokal yang terdapat di Desa Warnasari. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif, pendekatan kelompok, pendekatan individual, metode ceramah, metode diskusi/FGD. Indikator keberhasilan kegiatan dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dan hasil pre test dan post tes setelah kegiatan. Adapun hasil kegiatan menunjukkan bahwa keinginan atau partisipasi Masyarakat tinggi, namun belum semua memahami dalam perumusan, pelaksanaan suatu program yang betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Potensi komoditas lokal sudah ada namun saat ini masih peran pendatang yang lebih kuat, petani lokal belum maksimal dalam pengoptimalan dari komoditas lokal misalnya dalam pengelolaan kopi lokal, teh, sayuran, dan lain-lain, tempat pariwisata lokal, saat ini banyak dikelola oleh pihak luar, sehingga kesempatan penduduk lokal masih terbatas.

Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Potensi Desa di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Setiawan, Agustina; Rohayatin, Titin; Kurnia, Dadan; P, Dahly Sukma; Kushartono, Toto; AS, Zaenal Abidin; Wulandari, Widuri; Munawaroh, Siti; Apptika, Noer; Fauzi, Lukman Munawar; Siddha, Arlan; Febriansyah, Dicky; Rochaeni, Atik; Zulfikar, Waluyo; Septiansyah, Bayu; Aprilia, Bunga; Irawaty, Tinda; Yamardi, Yamardi; Permana, Danny; Ristala, Harky
Abdimas Galuh Vol 7, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/ag.v7i1.16579

Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan menghadapi sejumlah tantangan seperti kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan program dan kebijakan dari Kecamatan dan Kabupaten serta pengelolaan komunitas lokal yang terdapat di Desa Warnasari. Kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan berkaitan dengan sebaran penduduk menurut pekerjaan. Desa Warnasari memiliki potensi desa yang sangat baik, namun belum didukung dengan kemampuan dari pemerintah desa dan masyarakat lokal dalam pengelolaannya, sehingga angka kemiskinan di Desa Warnasari masih tinggi. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan cara penyampaian materi atau sosialisasi terkait kapasitas pemerintah desa dan pengelolaan potensi desa, serta diskusi atau Focus Group Discussion (FGD). Hasil dari kegiatan ini bahwa masyarakat lokal di Desa Warnasari sadar akan adanya potensi desa yang dimilik, seperti kopi, teh dan tempat wisata alam. Namun mereka belum mampu mengelola potensi desa dengan mandiri. Potensi desa yang mereka miliki masih dikelola oleh pihak lain yang bukan masyarakat lokal. Hal ini yang menjadi alasan mengapa tingkat kemiskinan di Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung masih tinggi. Perlu ada penguatan kapasitas dari pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelola potensi desa, agar mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat Desa Warnasari.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search