<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi pada realita yang terjadi di tengah masyarakat bahwa PT First Travel sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 sehingga telah mengakibatkan kerugian terhadap konsumen jamaah umroh. PT First Travel tidak menjalankan kewajiban sebagai pelaku usaha dan tidak memenuhi hak-hak konsumen jamaah umroh. Hubungan hukum yang bermula dar perjanjian jual beli jasa perjalanan umroh, konsumen akan diberangkatkan sesuai yang dijanjikan PT First Travel yakni 6 bulan setelah pelunasan pembayaran. Namun perjanjian ini diingkari PT First Travel sehingga harus bertanggungjawab untuk ganti rugi terhadap konsumen karena telah melakukan kelalaian dan kesalahan yang mengakibatkan jamaah gagal untuk berangkat umroh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab PT First Travel yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan kompensasi dan/atau ganti rugi kepada konsumen jamaah umroh tidak dilaksanakan oleh PT First Travel, dan upaya hukum yang dilakukan dalam praktik yang terjadi di lapangan konsumen jamaah umroh dalam mempertahankan haknya untuk mendapat ganti rugi berakhir pada penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan secara perdata kepada Pengadilan Negeri Depok. Kata Kunci : First Travel, Tanggung jawab, Ganti Rugi, Penyelesaian Sengketa]]>
Copyrights © 2020
