<![CDATA[Amanah Pasal 28H UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap warga Negara Indonesia untuk dapat hidup secara sejahtera lahir dan bathin, bertemapat tinggal secara layak, memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi suatu keharusan yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Permukiman Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempertegas peran pemerintah dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan peruamahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan sosiologis atau empiris. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pengentasan rumah tidak layak huni, sudah menjadi bagian perencaan mulai sejak tahun 2018 sebagaimana dalam RPJMD 2018-2023. Kurun waktu RPJMD 2018-2023 direncanakan perbaikan terhadap 100.000 (seratus ribu unit) rutilahu dengan perincian sebaganyak 80.000 unit kategori rutilahu perdesaan di 18 kabupaten dan sebanyak 20.000 unit kategori rutilahu perkotaan yang berada di 9 kota.]]>
Copyrights © 2019
